BREAKING NEWS : Keraton Solo Ajukan PK soal Putusan MA Membuka Pintu Kori Kamandungan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) mengajukan peninjauan kembali PK atas perkara eksekusi pembukaan pintu Kori Kamandungan Keraton Solo. 

Pihak Pengadilan Negeri (PN) Solo telah mengirim berkas PK dalam kasus eksekusi pembukaan pintu Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 

Belum ada rencana eksekusi paksa usai aamaning atau teguran pertama kepada pihak termohon Senin (9/10/2023) lalu dilayangkan.

Humas PN Solo, Bambang Aryanto mengatakan langkah teguran ini dilakukan setelah ada petunjuk dari Makamah Agung (MA). 

Baca juga: Kembali Memanas, Gibran Minta Konflik Keraton Solo Diselesaikan secara Internal

Baca juga: Keraton Solo Kembali Memanas, Gibran Pastikan Proyek Revitalisasi Tetap Lanjut

"Untuk Aanmaning sudah dilakukan kepada pihak termohon," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (15/10/2023).

Ia menambahkan, pada saat pembacaan aamaning, pihak termohon eksekusi dalam hal ini Pakoe Boewono (PB) XIII menyatakan keberatan dengan eksekusi ini. 

"Kemudian pihak termohon mengajukan perlawanan eksekusi, sudah kita terima," ucap Bambang.

"Kemudian untuk PK, sudah kita kirim ke MA 16 Agustus 2023," tambahnya.

Sementara terkait upaya eksekusi paksa dari pengadilan, Bambang mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan dalam hal ini Ketua PN Surakarta. 

"Sehubungan dengan gugatan perlawanan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi kewenangan KPN," ungkapnya.

SK Kemendagri

Sebelumnya, Keraton Solo sempat kembali memanas. 

Itu setelah kabar terkait gugatan dari Sentana Dalem muncul. 

Terkait gugatan itu, Pengadilan Negeri (PN) Solo disebut telah memberikan teguran atau aanmaning kepada Raja Keraton Kasunanan Solo, SISKS Paku Buwono (PB) XIII.

Hal itu diungkap oleh kuasa hukum penggugat, Sigit Nugroho Sudibyanto dalam perkara perdata Nomor 87 Tahun 2019, Senin (9/10/2023). 

Sebagai informasi, perkara itu melibatkan penggugat anak-anak dari GKR Wandansari dan keponakan SISKS PB XIII.

Baca juga: Gibran Kejar Target Revitalisasi Alun-alun Keraton Solo : Ditender Ulang, November 2023 Mulai

Gugatan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 430 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Solo. 

Dari dasar SK tersebut PB XIII membuat bebadan-bebadan baru yang tidak melibatkan GKR Wandansari atau Gusti Moeng dan adik-adiknya. 

Bebadan tersebut tentang Keputren, Bebadan tentang Pariwisata, serta Bebadan-Bebadan lain di bawah koordinasi PB XIII.

“Termasuk juga dengan Bebadan tadi, itu kan SISKS PB XIII membentuk Satgas Panca Narendra atau apa, salah satunya itu menertibkan kawasan-kawasan sekitar Keraton. Termasuk juga Sinuhun menganggap Keraton Solo sementara ditutup dulu,” terang Sigit.

Tindakan dari PB XIII itu, disebut Sigit sejak 2017 Kori Kamandungan sebagai pintu masuk pariwisata, penelitian, secara akademis perguruan tinggi, termasuk kunjungan kebudayaan itu, menjadi terhenti atau ditutup.

Baca juga: BREAKING NEWS: Keraton Solo Memanas, Ramai Soal Eksekusi Pembukaan Pintu Kori Kamandungan

Itu jadi alasan gugatan diajukan.

“Sehingga putra-putri dari atau generasi ketiga lah, mengajukan gugatan yang teregister nomor 87 Pdt.G/2019. Dengan dasar Sinuhun dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menyalahgunakan SK Mendagri tersebut,” sambungnya.

Sigit menjelaskan, PN Solo menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pihak penggugat dinyatakan masih kurang. 

Sehingga pihak penggugat kemudian mengajukan banding dan putusan banding menguatkan putusan PN Solo.

“Dari banding tadi kami ajukan kasasi ke MA, dan putusannya ternyata eksepsi yang tadi dikabulkan oleh hakim di PN Solo, itu dalam putusan MA dinyatakan ditolak. Sehingga kemudian MA mengadili dan membuat beberapa putusannya,” urai dia.

Putusan MA menurut Sigit diantaranya menyatakan tergugat SISKS PB XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Sebab PB XIII telah menyalahgunakan SK Kemendagri Nomor 430/29.23/2017 tertanggal 21 April tahun 2017. 

(*)