Upaya Bawaslu Sukoharjo Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024, Sosialisasi Lewat Media Sosial & Luring

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) diupayakan tetap terjaga selama Pemilu 2024. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sukoharjo telah berusaha mengimbau perihal netralitas ASN, baik melalui media sosial maupun secara luring. 

"Kami sudah mengimbau kepada ASN-ASN untuk bersikap netral atau jangan sampai lah ASN sebagai aparatur pemerintahan melakukan gerakan-gerakan unsur yang mendukung salah satu peserta Pemilu," ujar Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rachmad Basuki, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, seorang ASN seharusnya bisa bersikap profesional sebagai ASN. 

"Kemudian kami sudah melakukan sosialisasi terhadap OPD juga pihak-pihak terkait, tentang fungsi dari ASN itu sendiri dan juga betapa pentingnya ke netralitasnya dari seorang ASN," terangnya. 

Baca juga: Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Sukoharjo, Tertinggi Kedua di Jateng, Bawaslu Sebut soal Netralitas ASN

Baca juga: Penjelasan Bawaslu Sukoharjo soal Penyebab Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Sukoharjo Tinggi

Lebih lanjut, Bawaslu Sukoharjo melakukan upaya-upaya terkait dengan mekanisme penanganan pelanggarannya ASN.

Jika ASN terbukti melanggar, maka akan diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di  undang-undang itu sendiri.

"Baik undang-undang ASN dan undang-undang Pemiluan, jadi kami sudah mengupayakan semua, hal terkait dengan netralisasi itu," tandasnya.

Aturan perihal netralitas ASN dalam Pemilu tertuang dalam regulasi undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP).

Aturan-aturan itu diantarnaya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

IKP Tinggi

Adpaun skor indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2024 Kabupaten Sukoharjo sebesar 70,20, berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Itu membuat Sukoharjo masuk dalam kategori rawan tinggi di Pemilu 2024. 

Bahkan, skor IKP 2024 membuat Sukoharjo menjadi peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah.

Peringkat pertama diduduki Kota Semarang  yang memiliki IKP 2024 dengan skor 73,26.

Sementara untuk posisi ketiga dan keempat diduduki Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung.

Baca juga: Sikap Prabowo-Gibran yang Santuy dan Santun, Dianggap Bisa Jadi Teladan Generasi Muda

Kabupaten Purworejo memiliki skor IKP 2024 sebesar 67,11.

Sementara Kabupaten Temanggung memiliki skor IKP 2024 sebesar 59,05.

Tidak hanya itu, Sukoharjo berada di peringkat ke-14 secara  nasional untuk skor IKP 2024.

Tingginya skor IKP Sukoharjo dikarenakan beberapa faktor pengukuran.

Seperti yang dijelaskan Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki.

Baca juga: Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Sukoharjo, Tertinggi Kedua di Jateng, Bawaslu Sebut soal Netralitas ASN

"Konstentasinya itu skor dimensi 75.09 Kategori dimensi tinggi, lalu sosial politik skor dimensi 99.69 kategori dimensi tinggi" terang Rochmad. 

"Sedangkan untuk penyelenggara Pemilu Skor Dimensi 64.48 Kategori dimensi tinggi," tambahnya.

Rochmad menambahkan 12 Kecamatan se-Sukoharjo memiliki kerawanan yang sama. 

"Kami anggap semua daerah memiliki kerawanan yang sama semua," ucap Rochmad, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Logistik Pemilu 2024, KPU Sukoharjo Kini Terima Alat Tulis Kantor, Dari Lem 56 ml Hingga Spidol

"Jadi kami anggap semua itu sama, agar lebih mudah men-treatment daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sukoharjo," tambahnya.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu perhatian Bawaslu Sukoharjo dengan IKP 2024 itu.

Itu berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Artinya, dalam hal ini, kemarin memproses terkait poin yang banyak itu terkait dengan netralitas ASN itu sendiri," ucap dia.

(*)