Ganjar Rapor Merah Soal Hukum Era Jokowi, Sandiaga Sebut Ganjar-Mahfud Siapkan Negara Bebas Korupsi

TRIBUNSOLO.COM - Pernyataan dari calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memberikan poin lima terkait penegakan hukum di Indonesia ditanggapi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno.

Diketahui, Ganjar sebelumnya memberikan poin lima dari 10 terkait penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sandiaga Uno mengatakan, pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud ini memiliki komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud ini juga menyampaikan kalau PPP berkeinginan memiliki pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi.

"Yang kita inginkan salah satunya pemerintahan yang bersih bebas korupsi," kata Sandiaga usai menghadiri musyawarah kerja wilayah PPP DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Jeblok untuk Penegakan Hukum Era Jokowi, Ini Janjinya Jika Terpilih jadi Presiden

"Dan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, melanjutkan pembangunan di era Pak Jokowi dan melakukan percepatan pembangunan," ujarnya lagi.

Sandiaga mengatakan, PPP juga berkomitmen meningkatkan kinerja pemerintahan jika dirasa masih ada yang kurang.

"Kalau masih ada yang dirasa kurang itu kita lakukan percepatan pembangunan," kata Sandiaga.

Baca juga: Respons Prabowo Ditanya soal Ganjar Beri Rapor Merah ke Jokowi, Cuma Senyum dan Kedipkan Mata

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia memberikan nilai lima. Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.

"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar dalam paparannya.

Baca juga: Cak Imin Klaim Elektabilitas AMIN Sejajar 2 Paslon Lain, Tiga Lembaga Survei Ungkap Fakta Berbeda

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD Pilih Narasi Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Indonesia Maju

Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia, lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

Ganjar tak menampik soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal itu dinilainya karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.