Ganjar Pranowo Kritik Jokowi, PKS Pertanyakan Kemana Saja Capres PDIP Itu Selama 9 Tahun Belakangan

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diberitakan sebelumnya,  Ganjar Pranowo memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Jazuli. kritikan Ganjar Pranowo kepada Presiden Jokowi itu tidak relevan.

Baca juga: Orasi Ilmiah di Lumajang, Yenny Wahid Sebut Ganjar-Mahfud Beri Perhatian Khusus untuk Para Santri

Lantaran kata dia, yang berhak menyatakan hal itu adalah PKS yang sudah 10 tahun beroposisi.

Jazuli menduga kritikan Ganjar kepada Jokowi itu hanya karena kecewa tidak mendapat dukungan di Pilpres 2024.
Padahal sebelumnya, Ganjar sempat terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan. Jangan kemarin puji-puji, sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu nggak gitu," kata Jazuli, Selasa (21/11/2023).

Jazuli mengklaim, PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini melemparkan kritik kepada Jokowi.

Sebab kata dia, PKS konsistem memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali.

"Kita buat buku putih. Ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan. Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan," katanya.

Dia pun mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi setelah tidak mendapatkan 'endorsement' di Pilpres 2024.

Sebab seharusnya Ganjar juga mengkritisi 9 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

Baca juga: Anies-Cak Imin Diskusi Terbuka di Edutorium UMS Solo, Sejumlah Tokoh Parpol Turut Hadir

"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" tanya Jazuli.

Diketahui, Ganjar Pranowo sebelumnya mengkritik penegakan hukum era Jokowi dengan mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan Jokowi jeblok.

Ganjar dalam beberapa acara sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Tetapi saat ini dia hanya memberikan rapor bernilai lima.

Ganjar kemudian ditanya apakah saat ini nilai rapor itu sudah menurun.

Baca juga: Gerindra Jelaskan soal Prabowo Mengaku Didukung Jokowi, Sebut Presiden Dukung Semua Tokoh

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar saat menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Sementara itu, Ganjar enggan membeberkan secara rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai itu, Ganjar menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar dia menjelaskan.

Ganjar juga ditanya apa yang akan dilakukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, yang kemudian membikin arusnya itu dibalik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, media," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikkan situasi itu, dan ketika regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya," sambung dia.

Ganjar kemudian diminta menyebutkan nilai rapor pemerintahan Jokowi dalam hal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, dari skala satu hingga sepuluh.

"Dengan kasus ini jeblok," katanya.

"Lima," ujar dia menambahkan.

(*)