Isu Pungli ASN di Boyolali Kian Panas Pasca Beredar Laporan ke KPK, Sekda Tanggapi Santai

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Isu dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Boyolali masih jadi sorotan.

Setelah muncul curhatan wanita yang mengenakan seragam PNS yang viral itu, kini beredar foto tanda terima berkas yang ditujukan ke Direktur Dumas KPK.

Foto itu disebarkan akun @PartaiSocmed.

Dalam keterangannya, pungli dan korupsi yang diduga terjadi di Boyolali sudah dilaporkan ke KPK.

"Mulai dari Bupati hingga nama-nama kordinator paguyubannya kena lapor semua," tulis akun itu.

Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani menyatakan tak bisa memastikan kebenaran laporan ke KPK itu.

Hanya saja, menurutnya KPK memiliki tata cara sendiri dalam menanggapi laporan, aduan dari masyarakat.

Baca juga: Imbauan Bupati Said Hidayat pasca Video Viral ASN Boyolali Diarahkan Tak Netral

"Saya tidak tahu, bahkan belum membaca dan melihat, tetapi ya ndak apa-apa diproses saja," kata Wiwis kepada TribunSolo.com, Kamis (23/11/2023).

Wiwis menyatakan bupati sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di Boyolali.

Komitmen itu ditunjukkan dengan surat edaran (SE) netralitas ASN.

Bahkan, tak lama lagi di Boyolali sudah terbentuk Satgas ASN.

Nantinya Satgas ini yang akan menindaklanjuti ASN yang 'bermain-main' selama Pemilu 2024.

Masyarakat bisa melaporkan jika menemukan adanya ASN yang berpolitik.

"Satgas ini memang komitmen (Pemkab Boyolali menjaga Netralitas ASN) dan untuk menindaklanjuti aturan dari SKB (Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Ketua Bawaslu)," pungkasnya.