Data KPU Diduga Bocor, Menkominfo Sebut Itu Data DPT Pemilu 2024

TRIBUNSOLO.COM - Seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id.

Bahkan ia juga mengaku telah berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Sebagai informasi, "Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums.

Situs ini sendiri memang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Baca juga: Pemilu 2024 di Boyolali, KPU Pesan 4 Juta Lembar Surat Suara, Datang Pertengahan Desember Nanti 

Kabar terkait kebocoran data KPU itupun dikomentari oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Budi Arie mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data daftar pemilih tetap (DPT).

Adapun data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp 1,1 miliar.

"Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Heboh Dugaan Kebocoran Data, Menkominfo Minta Masyarakat Jaga NIK Sendiri dan Rutin Ganti Password

Ia juga menambahkan data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Tetapi pernyataan Budi ini langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis yang menjelaskan bahwa DPT memang bisa dibuka dengan mudah di situs KPU.

"Partai peserta pemilu pasti dikasih DPT. Caleg juga pasti pegang DPT dapil-nya. Nah kalau untuk data DPT paling tidak...," kata Budi.

"Kalau DPT mah kita bisa buka di website-nya juga bisa kita lihat. Bukan itu. Jadi karena ada nomor yang pribadi," kata Kharis.

Baca juga: Data Pemilih Tetap Milik KPU Diduga Bocor Dibobol Peretas, Bareskrim Lakukan Penyelidikan

Kemudian, Budi mengungkit UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengharuskan lembaga bertanggung jawab terhadap data pribadi yang mereka pegang masing-masing.

Dia menyebutkan, pelaku pencurian data harus diproses hukum.

Budi tiba-tiba langsung menyimpulkan pelaku yang membocorkan data pribadi di situs KPU ini memiliki motif ekonomi.

Padahal, pelakunya belum teridentifikasi dan tertangkap.

"Nah ini aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami sedang koordinasi pelakunya apa, motifnya apa. Ini motifnya sih ekonomi. Dalam pengertian jualan data. Kan data harganya mahal harganya, iya kan?" ucap Budi.

(*)