Koalisi Sipil Sarankan Anggaran Alutsista Ditunda, Sarat Potensi Penyimpangan Kepentingan Politik

TRIBUNSOLO.COM - Sarankan pemerintah menunda tambahan alokasi anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi, hal ini dilakukan sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Koalisi ini menilai, tambahan alokasi anggaran yang terjadi tiba-tiba dalam jumlah fantastis adalah tidak wajar. Mengingat saat ini menjelang tahun politik, sehingga rawan disalahgunakan.

"Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Minggu (3/12/2023).

"Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan," lanjut keterangan itu.

Baca juga: Kejari Karanganyar Pastikan Lebih dari Satu Tersangka Penggelapan Mesin Pertanian Senilai 330 Juta

Penambahan alokasi anggaran belanja alutsista itu diungkapkan pada Selasa (28/11/2023) lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran alokasi belanja alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenan) untuk 2024 bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa lalu.

Baca juga: Bupati Sri Mulyani Sosialisasi Pasar Gedhe lewat Pentas Musik Bareng Guyon Waton: Fasilitas Komplit!

Menurut koalisi sipil, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024.

"Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden," kata koalisi sipil.

Selain kekhawatiran disalahgunakan, koalisi sipil juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di pengujung masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Apalagi saat ini Prabowo yang maju sebagai kandidat calon presiden dinilai tengah sibuk berkampanye ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Bawaslu Sragen Temukan Kampanye Dihadiri Anak, Panitia Terancam Penjara dan Denda

Baca juga: Dukuh Mao di Klaten Punya Pantangan Tanam Pohon Pisang: Datangkan Marabahaya

Koalisi sipil juga menyoroti sejumlah program Kemenhan yang menjadi sorotan, seperti program Food Estate.

Selain itu proyek pengadaan alutsista dan komponen pendukungnya oleh Kemenhan juga diduga rawan penyimpangan.

"Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran, sehingga seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih 'rahasia negara'," ujar koalisi sipil.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Koalisi Sipil Sarankan Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista Ditunda", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/03/13060171/koalisi-sipil-sarankan-kenaikan-anggaran-belanja-alutsista-ditunda