Kantongi Pencabutan Sita Eksekusi Lahan Sriwedari, Pemkot Solo Belum Berani Lanjutkan Pembangunan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan pencabutan sita eksekusi lahan Sriwedari yang dibacakan di depan Plaza Sriwedari pada Rabu (6/12/2023).

Dengan demikian ahli waris kembali gagal menguasai lahan seluas 99.889 tersebut.

Meski begitu, Sekda Kota Solo Budi Martono belum bisa memutuskan akan melanjutkan pembangunan yang sempat mangkrak, salah satunya Masjid Sriwedari.

"Ketika itu nanti sudah menjadi hak penuh Pemerintah Kota Surakarta kita pasti akan memanfaatkan. Terkait pembangunan masjid kita belum bisa menyampaikan," ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya bertekad akan melanjutkan penataan kawasan ini agar nantinya bisa menjadi ikon Kota Solo.

"Penataan Sriwedari akan kita bahas untuk menjadi kita tata bersama untuk menjadi ruang publik dan ikon Kota Solo," jelasnya.

Baca juga: Ahli Waris Sudah Menang Sengketa, Ini Alasan Pemkot Kuasai Lahan Sriwedari Solo

Senada, sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga belum bisa memastikan pembangunan Masjid Sriwedari segera dijalankan.

"Ya nunggu statusnya clean and clear dulu. Meskipun sudah ditempel di situ akan tetapi kami tetap harus berkonsultasi dulu misalnya dengan kejaksaan. Menunggu kejelasan yang ada di situ," jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno menekankan bahwa pembangunan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solo.

"Itu masjidnya Pemerintah Kota. Jangan sampai panitia gulung koming sendiri. Tahun 2024 kami mengusulkan 5 miliar. Tapi ternyata baru ada 3 miliar. Termasuk penataan kawasan Sriwedari. Itu masuk di Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Wali Kota," ungkapnya.