Serba-serbi Rakernas Peradi di Solo : Tegaskan Netral, Undang Gibran, Tolak Wacana Mahfud MD

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan menjelaskan salah satu agenda penting yang dibahas adalah penolakan pembentukan Dewan Advokat Nasional yang diusulkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

"Ada upaya Dewan Advokat Nasional ini dibentuk oleh pemerintah. UU Advokat masih ada. Di dalam UU Advokat sendiri sudah dijelaskan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang sah," ungkap Otto Hasibuan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur agar advokat tetap menjaga independensinya.

"Sedangkan DAN yang akan dibentuk ini meski baru usulan yang kami pikir jauh selarasnya dengan adanya UU Advokat. Advokat itu profesi yang independen," jelasnya.

Baca juga: Menkopolhukam Mahfud MD Canangkan Dewan Advokat Nasional, PERADI Menolak : Banyak Advokat Kecewa

Jika advokat dikendalikan oleh pemerintah, maka ia sudah tidak bisa lagi independen.

Dengan begitu fungsinya sebagai alat untuk mencapai keadilan menjadi hilang.

"Kalau tidak independen yang rugi adalah pencari keadilan. Karena pencari keadilan itu hanya bisa dibela oleh advokat apabila advokat tidak dalam satu tekanan," tuturnya.

Pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) menurutnya akan menghilangkan independensi advokat.

Maka dari itu, isu ini menjadi bahasan penting dalam rakernas.

"Kalau advokat di bawah pemerintah kami tidak mungkin membela klien dengan bebas. Ini menjadi isu sentral di rakernas ini," jelasnya.