Anies Baswedan Sindir Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi, TKN : Demi Persatuan dan Kesatuan

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan sempat menyinggung keberadaan oposisi dalam pemerintahan Jokowi saat ini.

Saat ini tercatat hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak masuk dalam kursi eksekutif setelah Pilpres 2019.

Dari 9 partai politik yang duduk di parlemen saat ini, 7 di antaranya berada di pemerintahan.

Baca juga: Hasto Ungkap Makna Tulisan Sat-set dan Tas-tes di Baju Ganjar-Mahfud saat Debat Capres

Parpol tersebut adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan PPP.

Padahal Gerindra merupakan partai utama pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Namun, Gerindra memilih bergabung ke pemerintahan ditandai masuknya Prabowo Subianto ke kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Lemahnya keberadaan oposisi saat ini menjadi sorotan Anies Baswedan saat Debat Capres yang berlangsung di kantor KPU pada Selasa (12/12/2023) malam.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Sebut Debat Cawapres Bakal Jadi Panggung Gibran untuk Berbicara Banyak

Anies Baswedan mengungkapkan hal itu saat dia bicara soal peran partai politik.

"Saya rasa lebih dari sekadar partai politik. Rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh luas dari sekadar partai politik," ujar Anies membuka gagasannya.

Menurut dia, saat berbicara demokrasi minimal ada tiga syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adanya kebebasan berbicara, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, serta adanya proses Pemilu atau proses Pilpres yang netral, transparan, jujur, dan adil,

"Kalau kita lihat akhir-akhir ini dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk kritik partai politik dan angka indeks demokrasi kita menurun," ujarnya.

Anies Baswedan lantas menyoroti keberadaan opisisi.

Baca juga: Hasto Ungkap Makna Tulisan Sat-set dan Tas-tes di Baju Ganjar-Mahfud saat Debat Capres

"Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini dan sekarang ujiannya adalah besok, bisakah pemilu bisa diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur," ucapnya.

Menyikapi hal tersebut, Prabowo Subianto mengungkit Anies Baswedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017.

Diketahui pada Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan berduet dengan Sandiaga Uno yang kala itu merupakan kader Gerindra.

"Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat mas anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung bapak," ucap Prabowo.

"Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies, anda ke rumah saya, saya opisisi, anda terpilih," ujar Prabowo.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sebut Tak Semua Pemilih Jokowi Beralih Dukung Prabowo, Begini Logikanya

Sementara Ganjar yang diberikan kesempatan bicara, mengaku menjadi merasa tidak enak karena Anies dan Prabowo seolah saling membuka buku lama.

"Saya jadi enggak enak hari ini. Mohon maaf. saya tidak enak karena dua kawan saya sedang menagih janji dan membuka buku lama," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, keberadaan oposisi hanya soal kepentingan.

"Soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, kita akan bersikap pada posisi masing-masing, tapi yang penting pendidikan politik pada masyarakat itu lah yang akan menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa," ujarnya.

Lantas, Anies diberi kesempatan untuk kembali menyikapi tanggapan Prabowo dan Ganjar.

Baca juga: Buntut Ajak Sorak Sorai Pendukung saat Debat Capres, Gibran Kena Semprit KPU

Anies kembali menegaskan bahwa dalam proses demokrasi harus ada pemerintah dan oposisi.

Menurut Anies dua-duanya sama-sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan bila ada oposisi maka akan selalu ada perspektif pandangan berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai.

"Sehingga, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi," ucapnya.

"Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbinis, tidak bisa berusaha, maka itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, keuasaan lebih dari soal uang, kukasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ujar Anies.

Rekonsiliasi Nasional

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid lantas memberikan tanggapan terhadap penyataan Anies Baswedan soal Prabowo tak tahan jadi oposisi.

Menurut Nusron, keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi demi rekonsiliasi nasional.

"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron kepada awak media, Rabu (13/12/2023).

Selain itu langkah tersebut jadi bentuk mengatasi keterbelahan masyarakat yang terjadi di Pilpres 2019.

Sehingga, dengan jiwa besarnya Prabowo bersedia bergabung dengan Jokowi yang notabene rivalnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa langkah Prabowo bukan sebagai bentuk pragmatisme atau mencari keuntungan semata.

"Prabowo menjadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga pasca Pilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah. Sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional," ucapnya.

"Ini bukan langkah pragmatis akibat tidak tahan menjadi oposisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia," jelas Nusron.

(Tribunnews.com/ Danang/ Rahmat)