Dana Kampanye Pasangan AMIN Hanya Rp1 Miliar Dianggap Janggal, Cak Imin Buka Suara

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Dalam Pilpres 2024 ini pasangan capres-cawapres lewat timnya sudah melaporkan nominal dana kampanye awal yang mereka keluarkan.

Berdasarkan laporan yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dari tiga pasangan capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ternyata pasanan nomor urut 1 yang paling kecil.

Tercatat, pasangan Anies-Muhaimin hanya memiliki dana kampanye Rp 1 miliar untuk menjalani 75 hari masa kampanye.

Baca juga: Gus Yahya Berkelakar Cak Imin Tak akan Menang Pilpres, Jubir AMIN Samakan dengan Manchester City

Dana kampanye yang sangat minim itu pun dianggap janggal oleh sejumlah pihak.

Menanggapi ketidakpercayaan publik terhadap besaran dana kampanyenya, Cak Imin mengakui memang ada rencana untuk menambah dana kampanye lewat urunan para simpatisan dan relawan.

Cak Imin mengatakan, rencana untuk menambah dana kampanye itu masih belum diputuskan.

"Karena Mas Anies kemarin malah lebih baik mereka (publik) tidak usah iuran, nanti malah pertanggungjawabannnya susah," kata Cak Imin kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023) malam.

Cak Imin mengatakan dana warga tersebut lebih baik dikumpulkan dan dilakukan kampanye secara mandiri.

Baca juga: Pilpres Sekali Putaran Juga Didukung oleh Pelaku UMKM, Dianggap Bermanfaat Bagi Stabilitas Ekonomi

Saat datang ke suatu wilayah untuk berkampanye, maka orang-orang yang menyelenggarakan mencari donasi di lingkungan tersebut.

"Menurut Mas Anies, lebih bagus, lebih mudah daripada kenclengan, nanti dapat besar nanti laporannya bagaimana dan seterusnya," katanya.

Cak Imin berharap partai koalisi pengusungnya, baik itu NasDem dan PKS bisa melakukan swadaya dari para anggotanya untuk dana kampanye.

"Kayak PKB ini kan terus meminta kepada seluruh pengurus, eksekutif legislatif untuk berpartisipasi," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU telah merilis dana awal kampanye peserta Pilpres 2024, berikut rinciannya?

Pasangan AMIN:

• Sumbangan uang dari paslon: Rp1 miliar
• Jumlah total dana awal kampanye: Rp1 miliar

Pasangan Prabowo-Gibran:

• Sumbangan uang dari paslon: Rp2 miliar
• Sumbangan barang dan jasa sebesar dari partai politik atau gabungan partai politik senilai Rp29,4 miliar
• Jumlah total dana kampanye: Rp31.438.800.000

Pasangan Ganjar-Mahfud:

• Sumbangan uang dari paslon: Rp100 juta.
• Sumbangan uang dari parpol atau gabungan parpol:Rp2 miliar 950 juta.
• Sumbangan uang dari pihak lain atau perseorangan: Rp1 juta 670 ribu.
• Sumbangan uang dari pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah: Rp20 miliar 324 juta.
• Jumlah total awal dana kampanye: Rp 23.375.920.999

Baca juga: Respons Anies Dilaporkan ke Polisi karena Akronim AMIN : Kok Baru Sekarang Dipermasalahkan?

Akibat dana kampanye yang minim ini, pasangan AMIN pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap tak transparan soal dana kampanye.

Laporan ke Bawaslu dilayangkan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan).

Ketua LISAN Hendarsam Marantoko mengatakan, pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat (22/12/2023).

“Ketika pasangan AMIN hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp1 miliar itu sangat janggal,” kata Hendarsam, Minggu (24/12/2023).

Dia menilai, angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye pasangan AMIN.

Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja, sudah memakan biaya yang cukup tinggi.

Baca juga: Gus Yahya Berkelakar Cak Imin Tak Akan Menang Pilpres, Cawapres Anies : Kita Buktikan Nanti

“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya Rp 1 miliar?” ucapnya.

Hendarsam menduga, pasangan AMIN memanipulasi data dana awal kampanye.

Hendarsam juga berkaca dari pengalaman Pilgub DKI 2017.

Saat itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar.

“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” ucapnya.

Menurut Hendarsam, tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan.

“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tandas Hendarsam.

Pembiayaan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 diprediksi masih menghadapi masalah klasik, berkaitan dengan dana-dana gelap yang mengucur tanpa tercatat sebagai dana kampanye resmi.

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan seluruh peserta pemilu membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai wadah khusus pembiayaan kampanye.

Terdapat indikasi awal bahwa jumlah yang dilaporkan secara resmi ke KPU tidak sebanding dengan gelontoran duit yang sudah beredar untuk kampanye.

Pakar menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia memang tidak mendukung tata kelola dana kampanye yang bertanggung jawab.

Pemantauan ongkos iklan politik seluruh pasangan capres-cawapres hanya pada platform media sosial berbasis Meta saja sudah jauh lebih besar dibandingkan laporan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal ini ditemukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan membandingkan laporan dana kampanye yang diunggah KPU RI dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dengan data open source Meta Ad Library yang dapat diakses publik.

Pengamatan Perludem ini dilakukan pada periode 16 November hingga 25 Desember 2023 dengan memasukkan kata kunci seputar nama capres-cawapres ke Meta Ad Library.

Hasilnya, ditemukan 15 akun pengiklan yang mengampanyekan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan total pembiayaan sekitar Rp 444.345.531.

Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tercatat dikampanyekan 33 akun di Meta dengan total pembiayaan hampir Rp 778.930.409.

Sementara itu, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikampanyekan oleh 87 akun pengiklan di Meta dengan ongkos Rp Rp 829.163.419.

(*)