PT. TIV Pabrik AQUA Klaten Ikut Turunkan Angka Kemiskinan di Klaten Lewat RTLH, Sri Mulyani Memuji

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani apresiasi langkah aktif dari PT. Tirta Investama (PT. TIV) Pabrik AQUA Klaten ikut bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) turunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten terus dilakukan, salah satunya dengan menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibilities (CSR) dengan menyasar perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Klaten.

"Dunia usaha selalu kita gandeng untuk menyelesaikan program RTLH, tapi hasilnya belum begitu maksimal."

"Yang kemarin sudah kelihatan punya peran nyata adalah PT. TIV (Pabrik AQUA Klaten) 50 unit tahun ini," ungkap Bupati Sri Mulyani.

Baca juga: Peran Pabrik AQUA Klaten Dorong Kesembuhan ODGJ Polanharjo Lewat Pengembangan Ekonomi Mandiri

Menurutnya langkah itu dinilai efektif untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Pasalnya dengan beragam program prioritas yang harus diselesaikan oleh Pemkab Klaten, membuat pihaknya tidak bisa 100 persen hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan saja.

Untuk itu, menggandeng swasta menjadi langkah tepat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

"Tahun depan akan terus kita gandeng untuk lebih diperbanyak volumenya," tegasnya.

"(Karena) untuk menyelesaikan kemiskinan ini harus dikeroyok bareng-bareng (Pemerintah dan Swasta), karena kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dunia usaha dan bagi orang yang mampu."

"Karena sebagian dari hartamu adalah hak bagi mereka yang membutuhkan," imbuhnya.

Diungkapkan Bupati Sri Mulyani bahwa RTLH hingga tahun 2023 ini masih 10 ribu unit, jumlah ini sudah menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 18 ribu unit.

Baca juga: AQUA Klaten Dorong Puluhan Penyandang Disabilitas dan ABK Jadi Atlet Berprestasi yang Membanggakan!

Ia tak menampik bahwa Pemkab Klaten memiliki keterbatasan untuk mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat.

"Penurunan angka itu harus kita upayakan agar terus turun, karena kita untuk perbaikan satu rumah membutuhkan anggaran Rp 12 juta jika dikalikan 10 ribu unit sudah berapa ratus miliar," jelasnya.

"Padahal kita juga ada prioritas lain yang tidak bisa dikesampingkan, tapi apapun kita ada ketentuannya.