Kasus Netralitas PPK Selo & PPS Penggung, KPU Boyolali Bentuk Tim, Segera Lakukan Klarifikasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Saksi terhadap anggota PPK Selo dan PPS Penggung Boyolali yang diduga tidak netral di Pemilu 2024 belum diputuskan KPU Boyolali. 

KPU Boyolali masih akan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu Boyolali mengenai dua penyelenggara pemilu itu.

Sebelumnya, Bawaslu Boyolali menduga kedua badan adhoc itu tak netral.

Salah satu anggota PPK Selo berinisial MAR itu baru satu tahun keluar dari kepengurusan salah satu partai politik.

Padahal, sesuai aturannya untuk jadi penyelenggara itu minimal harus 5 tahun meninggalkan dunia perpolitikan.

Baca juga: Dicari Polisi : 3 Perampok Nenek Sri Mulyani di Boyolali, Petunjuk Sudah Dikantongi

Saat mendaftar di KPU Boyolali pun MAR juga sudah membuat surat pernyataan itu.

Sedangkan PPS Penggung, Kecamatan Boyolali memasang foto bersama dua capres berbeda di media sosial.

Bawaslu Boyolali kemudian melakukan kajian dan merekomendasikan KPU untuk menyikapi temuan itu.

Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti menyebut sudah menerima dua surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Pihaknya pun kemudian melakukan Pleno untuk menyikapi rekomendasi tersebut.

Baca juga: Aksi Perampok Nenek Sri Mulyani di Boyolali : Ancam Membunuh Hingga Tisu Berisi Rp 50 Ribu & Kerikil

Dari pleno diputuskan, informasi awal dari Bawaslu ini ditindak lanjuti oleh Tim.

"Rekomendasi Bawaslu sudah kami tindaklanjuti," jelas Maya.

"Tim sudah kami bentuk, dan akan melakukan klarifikasi dan kajian-kajian," tambahnya.

Hasil dari tim KPU ini nanti akan diplenokan. 

Pleno ini akan diputuskan sanksi yang sesuai terhadap yang bersangkutan.

Temuan Bawaslu

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali bakal merekomendasikan KPU Boyolali untuk menindak dua anak buahnya.

Itu setelah penelusuran yang kemudian dilanjutkan kajian dan rapat pleno terhadap anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Selo serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Penggung.

Kedua badan adhoc itu patut diduga melanggar netralitas pemilu seperti yang tertuang dalam undang-undang 7 tentang pemilu.

Anggota PPK Selo, berinisial MAR ternyata pernah masuk dalam kepengurusan partai politik (Parpol) dalam 5 tahun terakhir.

"Kami menemukan SKnya (Surat Keputusan), Kemudian kami sudah lakukan klarifikasi kemudian kami juga memanggil saksi dan melakukan kajian. Kesimpulannya ada dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Serba-serbi Pemilu 2024 : Caleg Ngalap Berkah di Makam Ki Ageng Balak Sukoharjo, Malam Jumat Ramai

Anggota PPK Selo itu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Bawaslu pun akan segera melayangkan surat rekomendasi ke KPU Boyolali agar ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

"Melanggar undang-undang 7, asas Netralitas. Yang bersangkutan juga sudah menandatangani surat pernyataan tidak terlibat dalam pengurus parpol minimal 5 tahun," katanya.

Anggota PPK tersebut saat ini memang sudah keluar dari pengurus Parpol.

Namun keluarnya MAR ini baru setahun yang lalu.

Baca juga: Ramai-ramai Parpol Peserta Pemilu di Boyolali Janji ke Polisi Tak Bakal Kampanye Pakai Knalpot Brong

Padahal, untuk bisa jadi PPK minimal sudah 5 tahun keluar dari pengurus parpol dan sebelum mendaftar, juga sudah membuat surat pernyataan jika sudah lima tahun tak di pengurus Parpol.

Sedangkan untuk PPS Penggung juga diduga melanggar netralitas penyelenggara.

PPS tersebut memasang foto bersama dua Calon presiden yang berbeda di media sosialnya.

Masyarakat yang melihat dugaan pelanggaran itu kemudian menyampaikan ke Bawaslu Boyolali.

Bawaslu kemudian melakukan penelusuran, klarifikasi dan kajian.

"Sudah klarifikasi. yang bersangkutan mengakui itu, sudah kami kaji nanti sampaikan ke KPU untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

(*)