Pemilu 2024
Dukung Anies-Muhaimin, JK Sebut Ada Intimidasi Hingga Orang Dekat Dipenjara
"Secara langsung (intimidasi pada saya) tidak sih. Tapi justru, mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan," kata JK
Penulis: Tribun Network | Editor: Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau karib disapa JK, mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa setelah menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
Meski tidak secara langsung, hal ini cukup mengganggu karena intimidasi itu terjadi pada orang-orang dekatnya. Bahkan, ada orang dekat JK yang mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum.
"Secara langsung (intimidasi pada saya) tidak sih. Tapi justru, mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan," kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com, dikutip Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Gaya Debat Gibran Dinilai Melecehkan, Jokowi Enggan Komentar
Namun, JK tak merinci lebih jauh pihak yang dia maksud serta kasus hukum yang menjeratnya. JK menyebut, banyak pejabat yang kini takut untuk sekedar bertemu dengan dirinya.
JK bercerita bagaimana seorang pejabat bertemu dengannya saja harus diam-diam karena takut ketahuan atasannya.
Baca juga: Viral Jokowi Jalan Kaki saat Ban Mobil Presiden Diduga Bocor, Kualitas Ban Dipertanyakan
"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu,"
"Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi," sambungnya.
Baca juga: JK Singgung Wacana Jokowi Tiga Periode: Terlena Kekuasaan
JK lantas heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya, justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu. Padahal, kata JK, dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi.
JK juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak.
"Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu," ujar politikus senior Partai Golkar ini.
Baca juga: Disinggung Gibran, Pajak Karbon Hanya Rp 30 per kg Hanya Gimik?
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.