Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, Timnas AMIN Yakin Demi Skenario Pilpres 2024 Satu Putaran

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Deputi Pemenangan Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Mardani Ali Sera merespons soal ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanya dan menunjukkan keberpihakannya di Pilpres 2024.

Mardani Ali Sera meyakini hal itu ada kaitannya dengan skenario Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran.

Ia berpendapat, beberapa tokoh kini mulai turun gunung mengampanyekan paslon tertentu karena menyadari bahwa kemungkinan mereka kalah sangat besar jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Pengamat Duga Gegara Elektabilitas 02 Terancam

Mardani menyampaikan hal itu dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (24/1/2024) malam.

"Saya ingin menempatkan pada konteksnya. Konteksnya adalah tinggal 21 hari. Kita nanti akan melihat keseluruhan yang tadinya abu-abu, menjadi lebih terang benderang. Karena ada yang ingin memaksa, bukan memaksa ya, niat satu putaran. Karena di putaran kedua kemungkinan kalahnya besar," ujar Mardani.

"Makanya dipaksa semua turun. Ada yang sudah cerita bos-bos besar turun, sekarang presiden turun. Nah itu konteksnya satu putaran," katanya melanjutkan.

Menurutnya adalah kehendak rakyat yang menginginkan satu putaran atau dua putaran, bukan elite.

Baca juga: Luhut Sebut Tom Lembong Jemawa karena Pamer Pernah Buat Contekan untuk Jokowi : Anda Jangan GR

Ia pun meminta para elite politik agar menjaga etika menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Pertarungan akan semakin tajam, karena sudah tinggal 100 meter garis finish, sprint-nya jalan, senggolannya akan tajam. Paling baik, yang di atas, presiden khususnya, betul-betul bisa menjaga agar pemilu itu luber dan jurdil," kata Mardani.

Dia lantas menyinggung jika Pilpres 2024 menjadi pertama kalinya anak presiden maju dalam kontestasi.

Anak presiden dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

"(Tahun) 2014, Pak SBY enggak kampanye kayak begini, karena anaknya enggak maju. Sebelumnya, Bu Mega juga enggak. Jadi wajar kalau tensinya tinggi. Apalagi, ketika tensi tinggi ini, presiden mulai mengeluarkan suara seperti tadi," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Mahfud MD : Iya Ndak Papa

Secara legal formal, presiden memang boleh berkampanye selama mengajukan cuti.

Namun apabila ingin membangun iklim demokrasi yang sehat, sikap Jokowi itu dinilainya sangat berbahaya.

"Tetapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, dalam konteks kita mendidik masyarakat agar punya pandangan yang sakral terhadap demokrasi, sikap partisan presiden sangat berbahaya," imbuh Mardani.

Mengutip Kompas.com, Presiden Jokowi menjelaskan jika seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

 Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi.

Baca juga: Gus Iqdam Doakan Kemenangan Prabowo-Gibran, Sebut Kagum dengan Kebiasaan Keluarga Besar Jokowi

Jokowi mengungkapkan hal itu ketika ditanya soal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Menurut dia, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bela Gibran Usai Dianggap Tidak Beretika saat Debat Cawapres: Dia Sangat Santun

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujar Jokowi.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi mengatakan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

(*)