Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Pusdemtanas UNS Solo Tak Akan Ikuti Langkah UGM Hingga UI : Kami Cenderung ke Arah Pendidikan Saja

Pusdemtanas Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memilih untuk tidak melakukan aksi dengan menggalang massa atau deklarasi.

Penulis: Andreas Chris Febrianto | Editor: Adi Surya Samodra
TribunSolo.com/Adi Surya
Pihak kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo sudah mendapatkan kabar mahasiswanya jatuh ke Luweng Gua Braholo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Minggu (26/3/2023). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memilih untuk tidak melakukan aksi dengan menggalang massa atau deklarasi.

Untuk diketahui, ada sejumlah universitas yang telah melakukan aksi kritik terhadap kondisi politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. 

Seperti yang dilakukan civitas akademik dari sejumlah kampus, diantaranya UGM dengan petisi Bulaksumurnya, kemudian ada Universitas Indonesia (UI) lewat Dewan Guru Besar mereka menyampaikan Seruan Kebangsaan sebagai kritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada pun Pusdemtanas UNS Solo saat ini tidak akan mengikuti langkah tersebut.

Hal itu diungkap oleh Kepala Pusdemtanas UNS, Sunny Ummul Firdaus.

Baca juga: BEM UNS Solo Desak Guru Besar UNS Ikuti Langkah UGM Hingga UI : Kalau Tidak Bisa, Kita Inisiasi

Sunny menilai langkah yang diambil oleh civitas akademik universitas lain itu adalah hak mereka sebagai warga negara terkait mengawal demokrasi yang sesuai dengan undang-undang yang ada.

"Saat ini tentu saja untuk menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi di perguruan tinggi ini, menurut saya itu adalah bagian dari melaksanakan hak demokrasi," ungkap Sunny saat dihubungi TribunSolo.com, Jumat (2/2/2024).

"Jadi negara kita ini sudah memberikan ruang kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk civitas akademikanya untuk menjalankan hak berbicara, berkumpul dan berserikat. Artinya mereka menggunakan hak berdemokrasinya. Itu menurut pendapat saya seperti itu,".

"Setiap warga negara dari level manapun kan dalam memberikan pendapat atau katakanlah menyampaikan statement itu dilindungi oleh negara. Maka mereka dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi aspirasi nya," sambungnya.

Sunny mengatakan pihak Pusdemtanas UNS memiliki langkah lain dalam menyikapi gejolak politik dan demokrasi Indonesia yang terjadi saat ini dengan cara lain. 

Salah satunya, dengan menggelar nonton bareng film bersama KPU

"Kalau Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional itu memang mempunyai core untuk mendorong pelaksanaan demokrasi melalui kampus," jelas dia.

"Nah, salah satunya kegiatan yang serupa itu sudah dilakukan kemarin pada tanggal 29 Januari 2024 dengan melaksanakan nonton film bareng bersama KPU judulnya kejarlah mimpi," tambahnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 700-an mahasiswa dan diadakan di Tower UNS itu diakui Sunny sebagai langkah merespons gejolak politik dan demokrasi saat ini.

Baca juga: Almas Gugat Gibran di PN Solo, Kuasa Hukum : Kalau Dia Mengucapkan Terima Kasih Selesai

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved