Pusdemtanas UNS Solo Tak Akan Ikuti Langkah UGM Hingga UI : Kami Cenderung ke Arah Pendidikan Saja

"Dari kegiatan itu kemarin kita menyampaikan bahwa Pusdemtanas itu mengambil posisi dalam menghidupkan demokrasi di negara kita ini, mereka diberikan hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian bijak memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan catatan bahwa jangan sampai dalam kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat ini mendasarkan yang di luar dari perundang-undangan," ucap dia.

"Yang pertama adalah anarkis, yang kedua adalah mendasarkan pada berita hoaks, tidak boleh adanya kampanye hitam. Jadi kita lebih menempatkan diri pada posisi bahwa pusat studi demokrasi ketahanan nasional ini mendorong pelaksanaan demokrasi Pancasila. Artinya semua diberikan hak untuk berbicara," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sunny menegaskan pihaknya tidak akan mendorong atau mendesak civitas akademik UNS melakukan aksi serupa dengan universitas lain.

"Tetapi kita tidak akan melakukan katakanlah kegiatan penggalangan massa untuk melakukan hal-hal yang sekiranya nanti akan menciderai demokrasi," kata dia.

"Tapi kita sangat menghormati dan menghargai seluruh civitas akademika yang ada di negara kita ini dari perguruan tinggi manapun dalam menggunakan hak demokrasi mereka," tambahnya.

Baca juga: 14 Februari 2024, Gibran dan Selvi Ananda Bakal Nyoblos di Solo, Lokasinya di TPS 34 Manahan 

Bukan tanpa alasan, menurut Sunny sebagai pendidik lebih baiknya mengambil langkah edukasi kepada mahasiswa dan civitas akademika di lingkup kampus, ketimbang penggalangan massa ataupun deklarasi sikap.

"Iya saya lebih ke arah edukasi langsung pendidikan politik dan bagaimana mencerdaskan katakanlah mengkampanyekan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu ini jangan sampai ada sebuah kecurangan jangan sampai ada hal yang menciderai pelaksanaan demokrasi ini dalam konteks pelaksanaan pemilu," terang Sunny.

"Karena kami di lembaga pendidikan. Kami lebih cenderung ke arah pendidikan saja. Jadi kami bukan lembaga politik kami pendidik bagaimana supaya mereka secara praktek secara langsung tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mencederai demokrasi. Artinya mereka bersama-sama harus mewujudkan pemilu ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,".

"Tidak ada kecurangan tidak ada praktik-praktik yang melanggar undang-undang. Dan itu harus dikampanyekan, karena kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami, tidak mengerti tentang apa yang diatur di dalam negara kita, mereka harus dipahamkan dengan cara-cara tidak seperti, mohon maaf, lokakarya, analisis-analisis, komentar-komentar,". 

"Tetapi ditunjukkan dengan menonton film yang secara real menunjukkan bahwa kondisi eksisting pada saat pemilu itu bisa terjadi dalam rangka meraih kemenangan. Ada intrik-intrik, ada statmen-statmen saling menjatuhkan, kampanye hitam, itu seiknya tidak dilakukan oleh generasi muda," sambungnya.

(*)