Program Andalan Prabowo-Gibran Dibahas dalam Rapat Kabinet Jokowi, Timnas AMIN: Itu Tak Pantas

TRIBUNSOLO.COM - Program andalan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yaitu program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Tim nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ikut merespon terkait hal tersebut.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono, Polisi: Kami Bebas dari Segala Bentuk Intervensi

Jubir Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena menyebut Presiden Jokowi tidak pantas membahas anggaran makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna. 

Billy mengatakan bahwa program makan siang gratis merupakan salah satu janji politik Prabowo-Gibran.

Menurut Billy, saat ini Pemilu 2024 belum selesai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara konkret bagi ketiga kandidat pasangan capres dan cawapres. 

Billy mengatakan bahwa untuk menganggarkan sebuah program membutuhkan kesepakatan dari parlemen.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

Billy meminta supaya Presiden Jokowi cepat mengatasi masalah kelangkaan beras yang berdampak terhadap meroketnya harga kebutuhan pokok tersebut. 

Menurut Billy, momen yang ditunjukkan Kepala Negara ini akan menambah kebingungan di tengah masyarakat.

Kepentingan politik dan sekelompok elite malah mendahului problem rakyat Indonesia.

Billy menerangkan bahwa publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah yang sedang ada saat ini.

Baca juga: Hakim PN Jaksel Delta Tamtama Tolak Gugatan Praperadilan dari Jubir TPN Ganjar-Mahfud

Bakal Dibahas di APBN 2025 Setelah Prabowo-Gibran Dilantik

Program makan siang gratis yang jadi salah satu program pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024 menuai pro dan kontra.

Pasalnya, Prabowo-Gibran belum resmi jadi Presiden dan Wakil Presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadizly mengatakan bahwa skema program makan siang gratis bakal dibahas oleh kementerian terkait dalam waktu dekat.

"Di tahun ini, untuk tahun 2025 program makan siang gratis tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace berujar bahwa Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian sudah menyampaikan bahwa program makan siang gratis telah masuk dan dibahas dalam APBN 2025.

"In Shaa Allah nanti beliau akan secara resmi menjadi Presiden dan Wapres. Nah untuk memastikan itu maka kita masukkan ke dalam pembahasan anggaran tahun 2025," ujar Ace.

Di sisi lain, Ace meyakini program makan siang gratis bisa berjalan.

Sebab, nantinya negara bakal mencari dana untuk membiayai program itu melalui program-program lainnya.

"Saya kira mungkin ya, tinggal kan nanti akan dihitung. Pertama tentu saya kira pendapatan negaranya ya. Yang kedua tentu alokasi bagi rancangan kerja pemerintah di sektor-sektor yang lain," terang Ace.

"Tetapi intinya saya kira lazim di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya pak Prabowo dan mas Gibran," tutur Ace.

Baca juga: Hanya Hitungan Jam, Tiket Program Mudik Gratis Sukoharjo Ludes Dipesan

Pembahasan Makan Siang Gratis oleh Kabinet Jokowi Tak Wajar

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembahasan program makan siang gratis pada sidang kabinet dianggap aneh.

Pasalnya makan siang adalah program Prabowo-Gibran, dan hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pelpres.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Seperti diketahui, program makan siang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang,” ujar Cucun pada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

“Tetapi, pembahasan program makan siang di kabinet, sementata pemenang Pilpres belum ditetapkan, itu menjadi tidak wajar,” sambung dia.

Cucun pun meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU.

Selain itu, Cucun mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi.

“Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” ucap politikus PKB ini.

Baca juga: KPU RI Sebut Ada Ribuan TPS Sudah Lakukan Coblosan Ulang di Pemilu 2024

Bungkam tentang APBN-P

Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bungkam saat ditanya alasan program makan siang gratis dibahas dan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alih-alih APBN Perubahan (APBN-P).

Mulanya, Airlangga ditanya mengapa pemerintah sudah membahas program makan siang gratis saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024.

Menurut Airlangga, hal itu berkaitan dengan amplop anggaran.

"Itu kan namanya envelop. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Kemudian, Airlangga menjelaskan alasan program prioritas pasangan calon lainnya, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak turut dibahas dalam rapat kabinet paripurna, kemarin.

Menurutnya, sejauh ini, pemerintah beralasan pembahasan program makan siang gratis diperlukan agar APBN tahun 2025 lebih relevan di pemerintahan selanjutnya karena sudah mengakomodir program prioritas.

"Enggak pakai anggaran  mereka, hehe," katanya singkat.

 Mantan Menteri Perindustrian ini lantas ditanya mengapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBN-P yang bergulir pada Juni 2025.

"Bukannya dibahas di APBN-P, Pak, nanti harusnya?" tanya awak media.

Namun, Airlangga memilih bungkam sesaat sebelum melambaikan tangan dari dalam mobil.

Baca juga: Makan Siang Gratis, Menteri Suharso Monoarfa Sebut Dibahas Penyusunan RAPBN 2025, Dibantah Gibran

Mahfud MD anggap sumbangan

Sebelumnya diberitakan, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak tepat apabila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

 "APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang. Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

(*)