Waketum NasDem Tantang PDIP, PPP, PKB Mundur dari Kabinet Jokowi Jika Serius soal Hak Angket

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menantang partai-partai politik (parpol) yang mendorong hak angket guna mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, agar menarik para menterinya dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Ahmad Ali menilai aksi itu perlu dilakukan karena masyarakat butuh pendidikan politik.

Hal yang sama pun akan berlaku untuk Nasdem.

Baca juga: Soal Pengajuan Hak Angket, NasDem Dikritik Kadernya Sendiri : Tak Ada Partai yang Serius!

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi, ya mundur dari kabinet,” ucap Ali, Selasa (12/3/2024), dikutip Kompas.com.

“Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” tambahnya.

Menurutnya, partai politik yang mendorong pelaksanaan hak angket, harus berani jadi oposisi Jokowi. 

Pasalnya, hak angket tak mungkin hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu.

Dia menjelaskan, hak angket pada akhirnya berpotensi dilakukan untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

Baca juga: Nasdem Minta PDIP Buat Perjanjian dengan Koalisi Perubahan soal Hak Angket : Supaya Tak Ada Dusta

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan, kalau demikian pertanyaan saya di mana komitmen PDIP, komitmen NasDem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai?” papar Ali.

“Karena enggak mungkin angket dilakukan hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, itu naif menurut saya,” sambung dia.

Sejauh ini, menurut pandangan Ali usulan mengenai hak angket tidak serius dilakukan. 

Lantaran sejumlah parpol masih saling menunggu.

Padahal kata dia, semestinya tak sulit untuk mengajukan hak angket agar dibahas pada rapat paripurna DPR RI.

Baca juga: Nasdem Sudah Komunikasi Dengan PDIP soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

“Kalau tidak ada partai yang serius mbok terus terang saja. Supaya tidak buat kegaduhan. Menurut saya, angket bukan pernyataan tapi perbuatan, dan syarat (mengajukan) angket itu tidak sulit kok.”

“Di (tandatangani) 25 anggota (DPR RI), lebih dari satu fraksi cukup,” imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap ikut serta untuk mendorong hak angket yang diwacanakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP.

Perjanjian itu sebagai wujud komitmen bersama dalam mendorong hak angket.

(*)