Demi APBD 2024 Lebih Baik, DPRD Klaten Bakal Libatkan Akademsi Tanggapi LKPj Bupati Klaten 2023

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - DPRD Kabupaten Klaten telah mendengar penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Klaten 2023 saat Rapat Paripurna, Senin (18/3/2024).

Langkah selanjutnya, selaku lembaga legislatif DPRD Klaten akan melakukan pengawasan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan.

Nantinya, dalam menelaah LKPj tersebut, pihaknya akan menggandeng akademisi.

"Tahapannya kami melakukan fungsi kami yakni setelah APBD dilaksanakan tentunya harus diawasi (pengawasan APBD)," ujar Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Kemudian kami dengan adanya laporan ini nantinya akan kami kaji dengan akademisi dan nanti kami akan berikan catatan-catatan strategis yang bisa digunakan oleh eksekutif dalam menyusun APBD tahun berikutnya," imbuhnya.

Baca juga: Tanggapi LKPj Tahun 2023 Bupati Klaten, DPRD Klaten: Cukup Baik dan Bagus, Tinggal Disempurnakan

"Sehingga ini adalah guide (petunjuk) apa saja kurang dan bisa menjadi masukan, agar APBD tahun 2024 ini lebih baik lagi," lanjutnya.

Hamenang mengungkapkan jika LKPj tersebut merupakan mekanisme yang wajib dilakukan Bupati selaku lembaga eksekutif di Kabupaten Klaten.

"Ini tahap awal yang tadi baru disampaikan oleh ibu Bupati di mana laporan itu masih makro, kemudian nanti secara detail akan disampaikan baik soft file ataupun hard file."

"Kemudian akan kami bahas dan kami bedah lewat mekanisme workshop yang bekerjasama dengan pihak kampus atau universitas," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Klaten Hamenang turut memberikan apresiasi atas prestasi yang tertuang LKPj Bupati tahun 2023.

Namun, ia tak ingin pemerintah daerah berhenti sampai di sana, Ia meminta capaian itu justru menjadi pemantik guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat Klaten.

Baca juga: Peduli Sesama, Bupati Klaten Kirim Bantuan Uang Tunai dan Logistik untuk Korban Banjir Demak

"Terkait capaian, Alhamdulillah minimal dari angka-angka makro yang disampaikan Bupati Klaten tadi berarti melalui APBD 2023 ini sudah cukup baik dan bagus," jelasnya.

"Tapi selain angka-angka tadi juga sudah disampaikan berbagai penghargaan yang diraih Kabupaten Klaten artinya APBD Kabupaten Klaten dan program-program pemerintah diapresiasi, tinggal kita lanjutkan teruskan dan sempurnakan," ungkapnya.

"Kemudian setelah kita bedah baru kita bisa matur apakah ada hal-hal yang harus kita tingkatkan, karena kalau hari ini kita sampaikan karena detailnya belum ada," lanjutnya.

Pada Rapat Paripura LKPj Bupati Klaten 2023 itu, Mulyani juga menyampaikan realisasi APBD 2023 berdasarkan data per 26 Februari 2024.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi pendapatan daerah pada 2023 senilai Rp2.674.775.213.427 atau mencapai 100,88 persen dari target Rp2.651.538.742.197.

Sementara belanja daerah pada 2023 yang dianggarkan Rp3.141.832.418.499, terealisasi Rp2.843.755.497.798 atau 90,51 persen.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp529.593.676.302 dan realisasi penggeluaraan pembiayaan daerah Rp39,300.000.000. Maka, realisasi pembiayaan netto Rp490.293.676.302.

Baca juga: 15 Raperda Masuk Propemperda 2024 DPRD Klaten, Ketua DPRD Hamenang Yakin Rampung Tahun Ini

Menyoal SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto, Hamenang belum mau berkomentar lebih jauh.

Pasalnya, angka tersebut harus dikaji secara lebih mendalam.

"SILPA bisa diartikan positif dan negatif, kalau positif berarti ada efisiensi. Untuk itu kami harus melihat lebih detail terkait silva terjadi karena apa, kalau terjadi karena efisiensi berarti patut kita apresiasi," pungkasnya.

(*)