Nasib Ojol di IKN, Akankah Dilarang ? Chief of Urban Mobility Singgung Komposisi Transportasi Publik

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Chief of Urban Mobility Ibu Kota Nusantara (IKN), Resdiansyah datang ke Solo dalam rangka mensosialisasikan perkembangan pembangunan calon ibu kota baru Republik Indonesia (RI) sejauh ini.

Dalam kesempatan tersebut, Resdiansyah menerangkan bahwa progres pembangunan kota baru yang dibagi menjadi 9 sektor tersebut pada awal Agustus 2024 mendatang akan merampungkan satu sektor. Yakni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sektor tersebut merupakan lokasi inti IKN yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang masuk dalam sektor 1 A yang berisi istana negara.

KIPP sendiri disebut Resdiansyah bakal dijadikan tempat pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Jadi yang 6.600 hektare, kawasan inti pusat pemerintahan tadi akan ready di 17 Agustus yang kawasan terbangun ya di KIPP tadi, kan ada sumbu-sumbu kebangsaan, Istana, kantor-kantor Kemenko, nah di lingkungan itu akan jadi pada 17 Agustus lengkap dengan showcase-showcase public transportation-nya," urainya dalam kegiatan sosialisasi IKN bertajuk Ngabuburit Bareng Influencer 'Sudah Sejauh Mana Pembangunan IKN?', Jumat (22/3/2024).

"Dan progres pembangunan ya telah dipaparkan PUPR," tambahnya.

Baca juga: AHY Ungkap Alasan Kini Dukung Pembangunan IKN, Padahal Dulu Getol Kritik Kebijakan Jokowi

Tak hanya itu saja, Resdiansyah menerangkan bahwa IKN merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang rencananya akan selesai pada tahun 2045 mendatang.

"Bahwasanya IKN ini adalah kota yang dibangun bukan hanya dalam satu malam. Ini kota yang dibangun dalam 20 tahun sampai 2045," ucap dia.

"Dan ini kota masa depan untuk Republik Indonesia yang tentunya sudah dipikirkan dari zaman Soekarno untuk dipindah tapi baru bisa direalisasikan sekarang," tambahnya.

Resdiansyah menambahkan dalam pembangunan IKN juga belajar dari kegagalan sejumlah negara ketika memindahkan ibu kota negara.

"Saya tidak sebut kota atau negaranya. Tapi beberapa negara memindahkan ibu kotanya hanya memindahkan pusat pemerintahannya saja. Nah kota Nusantara dibangun dengan konsep mix land use artinya semua ada di situ, yang kita butuhkan ada di situ tidak hanya pemerintahan, bisnis ada di situ," tutur dia.

"Jadi makanya kita ada hotel, rumah sakit, tetapi semua kebutuhan itu tidak diletakkan jauh dari pemukiman. Kita buat itu dalam wilayah pengembangan klaster-klaster," sambungnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait nasib warga di wilayah sekitar pembangunan IKN.

Baca juga: Klarifikasi Anggota DPR yang Usul Kegiatan Parlemen Tetap di Jakarta, Bantah Tolak Pindah ke IKN

Resdiansyah menegaskan pemerintah tidak melupakan terkait nasib masyarakat sekitar seperti di Kabupaten Pasir Penajam Utara.

"Tidak ada pergeseran (penduduk adat) karena di wilayah situ sudah ada penduduknya. Apa lagi di Pasir Penajam Utara, makanya kita reusing-nation itu contohnya kita perbagus, kita indahkan agar tidak kumuh dan kita akan setarakan, konsepnya adalah kesetaraan karena kota ini dibangun sebagai city for all (kota untuk semua)," kata dia.

"Jadi kalau ada isu-isu pemindahan itu isu minor yang sebenarnya mereka hanya punya lahan sedikit dan akhirnya diklaim banyak tapi itu ditertibkan dengan tujuan mereka tidak dibiarkan begitu saja. Warga setempat itu diprioritaskan," imbuhnya.

Resdiansyah juga menerangkan bahwa pembangunan IKN kini tengah jadi sorotan banyak negara lantaran membawa konsep Smart Forest City.

"Itu ditunggu hampir seluruh negara untuk melihat sesuatu yang unik yang belum ada di dunia yaitu Smart Forest City. Biasanya di beberapa negara itu hanya forest city ataupun smart city, kalau kita smart forest city," tutur dia.

"Dari 256.000 hektare tadi 65 persennya tetap dipertahankan menjadi hutan tropis. Yang terlanjur bukan hutan tropis akan di-reforestation. Yang kita bangun hanya 25 persen. Yang 10 persen ruang terbuka hijau dan lain-lain," tambahnya.

Disinggung soal pelarangan ojol di IKN nantinya seperti yang viral baru-baru ini, Resdiansyah coba meluruskan bahwa yang dilarang bukanlah ojek online-nya.

Melainkan kendaraan roda dua segala jenis yang tidak diperbolehkan untuk berada di kawasan KIPP.

"Hati-hati bukan larangan ojol, ojolnya tidak dilarang. Kendaraan roda duanya yang dilarang. Dan bukan IKN, hanya di kawasan KIPP, itu kawasan istana, obyek vital negara. Bukan ojolnya tetapi kendaraan roda dua termasuk kendaraan listrik," tegas Resdiansyah.

"Apalagi sepeda motor itu bukan alat transportasi umum. Itu undang-undang lalu lintas yang menyatakan. Dan itu kita bukan melarang ojolnya dan boleh digantikan dengan sistem mikro mobility seperti skuter listrik, mopet, skateboard dan sepeda yang di park way khusus, bukan di jalan raya. Dan itu hanya 20 persen kendaraan pribadi, 80 persennya public transportation," pungkasnya.

(*)