Kabinet Menteri Prabowo, Ganjar Pilih Jadi Rakyat Biasa, Gibran Bilang 'Yang Menawari Siapa?'

TRIBUNSOLO.COM - Ganjar Pranowo memilih untuk berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan mendatang. 

Menurutnya, itu agar mekanisme check and balance terjaga.

Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baginya, tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair.

Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di pihak Prabowo - Gibran.

Baca juga: Tak Lagi Kuasai Separuh Lebih Kursi Dewan, PDIP Solo Tak Percaya Diri Usung Calon Wali Kota Sendiri

“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," kata dia, dikutip dari Tribunnews.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” tambahnya.

Ganjar menyebut, lebih ‘respect’ jika memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet dan lebih baik bila dirinya berada di luar pemerintahan agar demokrasi sehat.

Oleh karena itu, dia tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar-Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan, untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat.

Misalnya, relawan Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat (AS) telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik.

“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” katanya.

Baca juga: Raih Suara Tertinggi di Survei Pilkada Solo, Teguh Prakosa Pilih Tunggu Rekomendasi PDIP

Ganjar menuturkan, akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.

Dia bersama para relawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan pesan kepada relawan dan pemerintahan yang akan datang.

Ganjar juga berterima kasih kepada relawan pendukung Ganjar-Mahfud dan menegaskan, tidak ada perjuangan yang sia-sia.

“Tapi takdir, Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik," ucap dia.

"Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam. Yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritik dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya enggak boleh tipis, karena itu kecintaan kita pada Republik,” pungkasnya.

Respons Gibran

Sementara itu Gibran justru mempertanyakan siapa yang menawari posisi tersebut.

“Yang menawari siapa?” jelasnya saat ditemui di kantornya Rabu (27/3/2024).

Ia ditanya awak media mengenai pernyataannya yang ingin merangkul semua.

Saat diungkit mengenai hal itu ia kembali menanyakan tawaran menteri untuk Ganjar datang dari mana.

“Siapa yang menawarkan?” ujarnya.

Ia kembali ditanya awak media apakah penolakan Ganjar soal posisi menteri bisa menjadi tanda bahwa ia tidak mau dirangkul.

Baca juga: 3 Nepotisme Jokowi Versi Kubu TPN Ganjar-Mahfud di Sidang MK, Singgung soal Pemanfaatan Jaringan

Gibran mengembalikan pertanyaan tersebut.

“Ya nggak tahu. Lha mau nggak?” tuturnya.

Ia menegaskan sejauh ini dari pihaknya tidak ada tawaran posisi menteri untuk mantan atasannya tersebut.

“Kalau penawarannya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu,” ungkapnya.

Sedangkan mengenai perannya dalam menyusun kabinet ia pun enggan membeberkannya.

Menurutnya penyusunan kabinet masih terlalu jauh untuk diungkap ke publik.

“Itu masih dibicarakan nanti. Masih nanti itu ya. Masih lama. Masih harus diskusi dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa poster susunan kabinet yang sempat ramai dibicarakan di media sosial X beberapa waktu lalu tersebut tidak benar.

“Nggak bener (susunan kabinet di X),” ujarnya.

(*)