Hasto PDIP Terus-terusan Serang Gibran, Gerindra : Tidak Gentleman Terima Kekalahan

Sehingga, bagi Hasto, diperlukan adanya sosok yang matang dan cukup dewasa untuk mengurusi PR itu.  

"Masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan egoisme agama yang juga masih sering kali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita," ujarnya.

"Di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru dua tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi," ucap Hasto.

Tak cukup sampai di situ, Hasto juga mengatakan bahwa PDIP khilaf mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo. 

Baca juga: Diperkirakan 47 Caleg Terancam Gagal Dilantik, Dampak Sistem Komandante PDIP Jawa Tengah

Hasto menuturkan, saat itu PDIP mengusung Gibran sebagai wali kota solo karena melihat kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).

Namun, pihaknya kemudian menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," terangnya.

Di sisi lain, penyesalan itu juga lantaran Jokowi dianggap melakukan praktik nepotisme.

Selain Gibran yang dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," ucap Hasto.

Bahkan, ungkapnya, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti-meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujarnya

(Tribunnews.com)