Masuk 12 Proyek Strategis Sukoharjo, Pembangunan Tahap II Gor Bung Karno Diharapkan Segara Dilelang

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pembangunan tahap II gedung Gor Bung Karno, yang termasuk dalam dua belas proyek strategis di Kabupaten Sukoharjo, telah mencapai tahap pelimpahan berkas ke Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Selasa (2/4/2024).

Proyek ini menandai langkah maju dalam upaya meningkatkan infrastruktur bidang olahraga dan memajukan sektor pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Setyo Aji Nugroho berharap UKPD segera melakukan lelang terkait pembangunan tahap II Gedung Gor Bung Karno Sukoharjo.

"Sudah masuk ke UKPD, mudah-mudahan nanti bisa segara dilelangkan," ungkapnya, Selasa (2/4/2024).

Ia menjelaskan pembangunan tahap II gedung Gor Bung Karno nantinya akan menuntaskan pembangunan tahap I di tahun 2023 lalu, yang belum terlaksana.

Baca juga: Senyum Warga Kurang Mampu dan THL di Sukoharjo, Dapat Bantuan 3.250 Paket Sembako dari Bupati Etik

"Yang kemarin (2023) yang belum sempat dilanjutkan atau ditunda, kami selesaikan di tahun 2024 ini," ujarnya.

"Fasilitas yang akan kami tambahkan nanti di area Gor Bung Karno, ada taman, genset sama lampu taman," lanjutnya.

Semetara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani pada Rabu (3/1/2024) lalu telah meyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di Auditorium Wijaya Gedung Menara Wijaya.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saat itu, ada beberapa Kegiatan Prioritas di Tahun 2024, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengelola keuangan diantaranya pembangunan proyek strategis.

Proyek strategis tersebut salah satunya pembangunan tahap II Gor Bung Karno.

Baca juga: Bupati Etik Suryani Bagi 600 Takjil Ramadan 2024, Bareng TP PKK, Jalan Sampai Alun-alun Sukoharjo

Kala itu, Etik Suryani meminta agar kegiatan-kegiatan pengadaan di luar proyek strategis di atas agar juga segera dilaksanakan.

Hal itu bertujuan, agar perangkat daerah lebih teliti dan hati-hati dalam menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga.

"Perangkat Daerah dalam pelaksanaan realisasi anggaran harus berpedoman pada anggaran yang sudah tersedia," paparnya.

Menurutnya, Proses pencairan bantuan-bantuan baik bantuan keuangan, hibah, atau bantuan sosial jangan menunggu akhir tahun.

(*/ADV)