Muncul Tudingan Anggaran Bansos Naik Dipakai Jokowi Menangkan Prabowo, Hotman: Hanya Pepesan Kosong

TRIBUNSOLO.COM - Tudingan soal anggaran bantuan sosial atau bansos naik karena digunakan Presiden Joko Widodo untuk menangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sempat mencuat.

Terkait hal ini anggota Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengatakan, tudingan tersebut adalah fitnah.

Baca juga: Muhadjir & Airlangga Sering Ikut Bagi Bansos, MK Bertanya-tanya, Risma Turun Bila Ada Perselisihan

Hotman beranggapan jika kehadiran empat menteri Jokowi dalam sidang PHPU membuktikan tak ada kaitan antara bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kehadiran empat menteri semakin membuktikan karena kan tadi menteri keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," kata Hotman kepada wartawan pada sela-sela sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/4/2024).

Hotman juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku dalam persidangan tidak ada kenaikan anggaran bansos pada 2023-2024.

"Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash," ujar Hotman.

Baca juga: Hotman Paris Kecolongan, Eks Manager Bawa Kabur Uangnya, Gerak-gerik Pelaku Terlihat Santai

Terkait keterangan tersebut, Hotman menganggap tudingan anggaran bansos dinaikan untuk menangkan Prabowo-Gibran adalah tidak benar.

"Jadi, bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara Pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," imbuhnya.

Adapun empat menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK.

Mereka dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Empat menteri itu, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

(TribunNews)