Gejolak DPD PSI di Jateng, Kirim Mosi Tidak Percaya, Minta Rombak Pengurus DPW PSI Jateng

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Polemik muncul di tubuh PSI Jawa Tengah (Jateng). 

Mayoritas Ketua DPD PSI di Jateng mengirimkan mosi tidak percaya. 

Mereka meminta ada perombakan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Jateng.

Seperti diketahui, kini DPW PSI Jateng dipimpin oleh Antonius Yogo Prabowo.

Mosi tidak percaya tersebut digulirkan oleh 25 DPD dari 34 DPD PSI yang ada di Jateng.

Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara, Albert Siahaan, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan kader PSI di tingkat daerah bukan lantaran kegagalan sejumlah caleg melenggang sebagai anggota dewan.

"Ini dalam rangka agar PSI kedepan lebih baik lagi. Harapannya, kami bisa berbuat lebih lagi untuk bangsa lewat Partai. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di Politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," ungkap Albert sesaat setelah pertemuan 25 DPD  PSI Kabupaten/Kota se-Jateng di salah satu rumah makan di Solo, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Albert menjelaskan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh DPW PSI Jateng terhadap sejumlah DPD kabupaten/kota.

"Misalkan ketua DPW melakukan penggantian pengurus ditingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstitusional," ujarnya.

"Ada aturan dari DPP, dimana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya di masa Kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu," tutur dia.

Baca juga: PSI Sarankan PDIP dan PKS Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran : Mereka Punya DNA Oposisi Bagus

Lebih lanjut kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian.

"Jadi kami tidak tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keuangan ya. Padahal itu seharusnya kita tahu," lanjut Albert.

Tak sampai di situ saja, Albert juga menyoroti terkait keputusan-keputusan Ketua DPW Jateng yang dianggapnya tidak bijaksana.

"Salah satu contohnya kasus di Blora. Dimana DPD setempat diminta mempersiapkan kampanye untuk DPW PSI Jateng. Tetapi pada hari H ternyata batal tanpa pemberitahuan, padahal sudah ada 1000 orang yang datang. Saya mengalami itu, jadi ada wilayah yang masuk wilayah kemenangan saya, tapi ada caleg lain yang masuk. Padahal itu seharunya diatur oleh DPW," sambungnya.