Respons PKS Tanggapi Pernyataan Prabowo agar Pemerintahannya Tak Diganggu

TRIBUNSOLO.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons soal permintaan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, yang tak ingin diganggu ketika berkuasa.

Adapun Prabowo sebelumnya sempat meminta para pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya mendatang.

Namun kata Mardani, harus tetap ada kontrol terhadap pemerintahan.

Baca juga: Perwakilan PKS Mengambil Formulir Bacawabup di Kantor DPC PDIP Karanganyar, Bakal Koalisi? 

Kata dia memang tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu (11/5/2024).

Dia lantas mengungkit saat PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.

Wajar menurutnya apabila melemparkan kritik kepada pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Puji Presiden Jokowi Sosok yang Ikhlas, Bantu Komunikasi dengan Menteri Usai Menang Pilpres

Hanya saja harus kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.

"PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PKS memang berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

PKS bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, dua partai rekan koalisi PKS sudah memberi sinyal bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat Prediksi Nasib Partai Gelora Jika Prabowo Terima PKS Masuk Koalisi, Bakal Ditinggalkan?

PKS pun juga membuka kemungkinan bekerja sama dengan Prabowo.

Sebagaimana isyarat itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Dia berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.