Oknum Dosen UMS Lecehkan Mahasiswi Disorot Aktivis Perempuan Solo Jateng, Janji Kawal Sampai Tuntas

Pihaknya pun kini tengah menunggu hasil dari pemeriksaan atau investigasi yang dilakukan oleh pihak kampus sebelum nantinya akan memutuskan akan ikut terjun mengawal kasus dugaan pelecehan tersebut secara langsung atau tidak.

"Terkait langkah kami seperti apa, kami akan berkonsolidasi. Organisasi masyarakat sipil atau kami yang bergerak dalam isu perempuan akan berkonsolidasi dalam mengawal kasus ini. Tapi sementara ini kami akan melihat upaya-upaya yang dilakukan pihak Universitas dan kemarin pusat studi gender juga mengatakan akan bergerak mengawal kasus ini," lanjutnya.

Rahayu berharap ada upaya penyelesaian yang adil atas kasus dugaan pelecehan di lingkup kampus UMS.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Mahasiswi UMS Solo Jateng Diduga Korban Pelecehan Dosennya, Begini Kondisi Korban

Tak hanya UMS, Rahayu berharap agar semua kampus bisa mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bukan hanya sekadar jargon saja.

"Kami berharap semua Universitas mengimplementasikan secara serius Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Bahwa ini tidak semata-mata aturan yang harus dilaksanakan agar bantuan-bantuan, akses-akses dan dana untuk universitas bisa turun," terangnya.

"Tapi ini sebuah komitmen untuk betul-betul mewujudkan ruang-ruang pendidikan yang berpihak pada perempuan. Dan kami berharap ini jadi pembelajaran buat semua bahwa siapapun bisa jadi korban," imbuh Rahayu.

Menilik dua kasus dugaan pelecehan di UMS, Rahayu juga berharap adanya tindakan tegas dari pihak kampus kepada terduga pelaku bila pelecehan tersebut benar adanya.

"Saya rasa harus ada tindakan keras dari kampus sebagai komitmen pencegahan dan penanganan kekerasan. Terutama kami berharap ada langkah tegas terhadap para dosen tersebut," Rahayu kembali menegaskan.

Di sisi lain, Rahayu meminta pihak kampus melakukan perlindungan kepada korban termasuk apabila korban mengalami trauma atas insiden tersebut.

"Mungkin korban mengalami trauma, mungkin korban juga distigma dan dipersalahkan. Nah artinya harus ada sistem perlindungan bagi korban, selain itu pada saat itu pada saat korban mengalami trauma, korban juga harus dipulihkan karena ini bagian dari hak korban yang harus dipenuhi," bubuhnya.

"Hak korban lainnya adalah tidak ada intimidasi yang kemudian menghambat mahasiswi tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik," pungkas Rahayu.