Mahasiswa Demo di DPRD Solo Jateng, Menolak Program Tapera dan Minta RUU Perampasan Aset Disahkan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Aksi unjuk rasa digelar oleh puluhan mahasiswa se-Solo Raya di depan kantor DPRD Solo dengan tajuk 'Indonesia Cemas 2045' pada Kamis (11/7/2024) sore.

Aksi yang dimulai pukul 14.15 WIB tersebut berjalan lancar di bawah pengawasan petugas keamanan setempat.

Puluhan mahasiswa tersebut merupakan gabungan dan perwakilan dari berbagai macam perguruan tinggi di Solo Raya seperti Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Islam Mambaul Ulun (IIM) Solo, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) dan jumlah universitas lain.

Dalam aksi demonstrasi tersebut sejumlah perwakilan tiap almamater silih berganti berorasi.

Ditemui di sela kegiatan, Koordinator aksi Rozin Afianto dari Institut Islam Mambaul Ulun Surakarta (IIM) menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan ini didasari atas kekecewaan atas sistem penerapan kebijakan di bawah Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang semrawut.

"Tuntutan kami terkait birokrasi yang sangat gagal hari ini, maka dari itu kami mengambil kritikan yang sangat besar yakni Indonesia Cemas bukan lagi Indonesia Emas 2045," ungkap Rozin.

Rozin mencontohkan, seperti kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai pihaknya sangat merugikan rakyat karena sudah banyak pajak yang harus ditanggung masyarakat.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Piagam Palsu di PPDB Jateng 2024, Wali Murid Kini Justru Balik Lakukan Demo

"Maka kami menolak itu semua. Kesepakatan dari kawan-kawan semua bahkan ada elemen dari masyarakat," tambahnya.

Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradipta yang turut serta dalam aksi tersebut juga menambahkan, aksi ini juga dilakukan sebagai upaya agar Jokowi dan keluarganya tidak merusak tatanan demokrasi.

Dalam aksi kali ini, demonstran juga menyoroti sejumlah RUU yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Dari RUU TNI-POLRI kemarin juga kasusnya mengenai Afif Maulana yang di Sumbar. Kemarin Menkoninfo juga tidak menganggap kita sebagai warga negara," terang Agung.

Demonstran pun berharap aksi unjuk rasa yang mereka lakukan kali ini bisa menjadi perhatian khusus bagi para pemangku jabatan.

"Harapannya aksi ini bisa terdengar oleh Presiden Jokowi. Dan juga kami suarakan ke DPRD untuk diarahkan ke DPRD RI agar bisa memperbaiki negara Indonesia," tutupnya.

Sebagai informasi, demonstran yang turun ke jalan ini setidaknya menyuarakan enam butir tuntutan. Antara lain: