3 Fakta Soal Gugatan Lembaga Hukum Asal Solo Jateng ke Jokowi, Murni Menegakkan Hukum

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Insiden pelepasan jilbab yang dilakukan 18 anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 jadi sorotan. 

Bahkan, lantaran insiden itu, Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi digugat. 

Berikut 3 fakta soal gugatan tersebut:

1. Penggugat berasal dari Solo

Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi digugat. 

Ini terkait Insiden pelepasan jilbab yang dilakukan 18 anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. 

Keduanya digugat oleh lembaga hukum asal Kota Solo, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) bersana Ketua Umum Yayasan Mega Bintang, Boyamin Saiman, serta anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono.

Mereka sepakat apa yang terjadi itu melanggar hukum. 

Ketua LP3HI, Arif Sahudi menerangkan bahwa gugatan hukum tersebut telah dilayangkan pihaknya ke Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Kamis (15/8/2024) siang tadi dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt.

"Kami mendaftarkan gugatan ini dengan tergugat salah satunya adalah Presiden Jokowi selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan yang kedua adalah BPIP," ujar Arif dalam jumpa pers.

Arif melanjutkan, pengajuan gugatan hukum tersebut karena pihaknya menilai tindakan pelepasan jilbab para anggota putri Paskibraka Nasional 2024 oleh BPIP melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Tak Ada Larangan Mengenakan Hijab

Padahal menurutnya sejak reformasi hingga tahun 2023, tidak ada pelarangan bagi anggota putri Paskibraka Nasional mengenakan jilbab saat bertugas.

"Menurut pendapat kami ini jelas-jelas tindakan melanggar undang-undang HAM dan ini belum pernah dalam sejarah, karena sejak era reformasi sampai 2023 tidak ada larangan menggunakan jilbab. Memang aturannya BPIP tidak jelas melarang (menggunakan jilbab) tapi dari format gambar (YouTube yang menayangkan pengukuhan Paskibraka Nasional 2024) itu jelas tidak ada gambar orang berjilbab makanya dilaksanakan tanpa jilbab," tambah Arif.

Baca juga: Daftar 76 Nama Paskibraka Nasional untuk Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Ini 2 Sosok Wakil Jawa Tengah

Di sisi lain, salah satu kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso menerangkan bahwa petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat.

Hal itu dilandasi karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

3. Murni Menegakkan Hukum

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah 100 juta rupiah untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga 100 juta rupiah, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi.

Pihak penggugat pun meminta kepada Presiden Jokowi dan BPIP segera menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi maupun online.

Tak sampai di situ saja, pihak penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Presiden Jokowi selaku tergugat satu untuk memberhentikan tergugat dua yakni Kepala BPIP dari jabatannya.

Disinggung terkait layangan gugatan terkesan tergesa-gesa, Arif Sahudi menegaskan bahwa hal itu tak lain karena pihaknya ingin sebelum HUT Kemerdekaan RI Ke-79 pada 17 Agustus mendatang bisa berjalan lancar.

"Jadi yang berhijab ya biar berhijab. Sebab siapa yang akan bisa menjamin? Terbukti bahwa pada saat pengukuhan kemarin tidak pakai (jilbab), kemudian muncul polemik katanya boleh pakai. Siapa yang akan menjamin? Karena aturannya tidak dicabut," jelas Arif.

Meski melayangkan gugatan terkait kasus pelepasan jilbab anggota Paskibraka Nasional 2024.

Arif mengatakan bahwa pihaknya tidak berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan para anggota Paskibraka Nasional 2024.

Tetapi Arif memastikan jika gugatan dikabulkan, pemenuhan tuntutan ganti rugi akan diserahkan kepada para anggota Paskibraka.

"Ini gugatan sosial, tidak ada hubungan dengan korban. Ini niat kami murni ingin menegakkan hukum karena ini melanggar ketentuan HAM ya harus diluruskan dan kami berharap ini menjadi pembelajaran. Katanya ingin toleran? Sudah berjalan baik kok diakhir kok seperti ini makanya kami ingin meluruskan. Niat kami baik," pungkasnya. (*)