PKB Usung Gus Yusuf jadi Cagub Jateng Setelah Muktamar di Bali, Pastikan Manut Putusan MK

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Partai besutan Muhaimin Iskandar itu berencana mendaftarkan Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori menjadi calon gubernur ke KPU Jateng usai Muktamar di Bali.

PKB akan medeklarasikan  Gus Yusuf sebagai calon gubernur Jateng dan segera mendaftarkan diri. pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan dengan syarat perolehan suara 6,5 persen.

Baca juga: PKB Semarang Dukung Cak Imin Jadi Ketum PKB Lagi, Singgung Keberhasilan di Solo Jawa Tengah

"Pasca-putusan MK, beliau banyak mendapatkan telpon dan pesan WA dari kyai kyai dan berbagai kalangan. Beliau-beliau menyambut gembira karena PKB bisa mengajukan calon sendiri. Gus Yusuf juga antusias menjawab semua telpon dengan mengucap bismillah. Insya Allah setelah muktamar, saya pastikan mendaftar ke KPU,” tutur Wakil Ketua DPRD Jateng itu melalui pesan singkat, Rabu (21/8/2024).

Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman menyebut partainya memiliki perolehan suara 3 juta pemilih atau sekitar 11 persen.

Secara hitung-hitungan, angka itu melebihi putusan MK yang mensyaratkan 6,5 persen.

"Dengan perolehan suara 3 juta lebih atau sekitar 11 persen, sudah lebih dari cukup untuk bisa mengusung sendiri. Karena, ambang batas setelah putusan MK sekitar 6,5 persen dengan data pemilih tetap (DPT) 28 juta pemilih," terangnya.

Baca juga: Muktamar PKB di Bali, PKB Klaten Jateng Dukung Muhaimin Iskandar Kembali Jadi Ketum 

Di sisi lain, Ketua Desk Pilkada Jawa Tengah Moh Hudallah mengatakan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Gus Yusuf.

“Kriterianya jelas, membantu elektoral dan atau punya pengalaman di pemerintahan. Ada pengusaha, politisi, bahkan Purnawiran Jenderal bintang 3 dan 4. Nama-nama akan kita konsultasikan ke Gus Muhaimin,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Diponegoro Wahid Abdulrahman menyinggung soal revisi UU Pilkada oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dia menilai hal tersebut sebagai upaya mengakali putusan MK soal kelonggaran ambang batas (treshold) pencalonan kepala daerah peserta pemilu, KPU masih dapat menyikapi putusan MK dengan segera menyusun PKPU.

Ia pun mengungkapkan, harapan terakhir saat ini ada di tangan KPU.

"Tinggal KPU menyikapi ini, mau mengikuti putusan MK, atau hasil di Baleg disetujui paripurna, apakah hari ini atau nanti. Saya lihat akan dikejar secepatnya, mungkin malam ini atau esok pagi," ungkap Wahid.

(*)