Tak Hanya Proyek Fiktif, Eks Kades Manggis Boyolali Jateng Ternyata Sunat Bantuan Keuangan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI- Tak berhenti di proyek fiktif, ternyata banyak modus korupsi yang dilakukan Mantan Kepala Desa (Kades) Manggis, Kecamatan Mojosongo, Muhajirin. 

Dia juga memotong bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jateng untuk Badan usaha milik desa (BUMDes). 

Semua modus ini terbongkar oleh Polres Boyolali. 

Penyidik dari Polres Boyolali bergerak dan melakukan penyidikan pada pelaku. 

Terungkap modus itu dia pakai sejak tahun 2019-2021. 

Pelaku kini ditetapkan tersangka korupsi oleh Polres Boyolali.  

Polisi membuktikan kecurigaan mereka yakni adanya proyek fiktif di desa tersebut. 

Proyek fiktif itu dibuat saat Muhajirin menjabat. 

Selain itu, pelaku juga menyunat bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jateng untuk Badan usaha milik desa (BUMDes). 

9 proyek fiktif itu dikerjakan Muhajirin selama kurun waktu 2019-2021. 

Perbuatan Muhajirin itupun membuat negara merugi hingga lebih dari Rp 1 miliar. 

Tak ada kejahaan yang sempurna. 

Perbuatan kotor Muhajirin pun terendus Polres Boyolali. 

Penyidik Satreskrim Polres Boyolali yang melakukan penyelidikan pun akhirnya mengungkap dugan korupsi ini. 

Baca juga: Nasib Tersangka Buron Korupsi BPR Bank Karanganyar Jateng, Masuk DPO, Terancam Dicekal

Kasatreskrim Polres Boyolali, Iptu Joko Purwadi menyebut sewaktu menjabat Kades, Muhajirin menganggarkan beberapa proyek. 

Namun, pada kenyataannya ada proyek yang tak ada. 

"Dari 2019 sampai 2021, Muhajirin mencairkan APBDes (anggaran pendapatan belanja Desa) terhadap beberapa proyek yang tak dilaksanakan," kata Joko. 

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan barang-barang bukti berupa 33 dokumen terkait korupsi tersebut. 

"Maupun uang tunai Rp 20 juta yang berasal dari Bankeu tahun 2020 untuk penyertaan modal BUMDes Manggis Maju Mandiri Desa Manggir," kata Joko. 

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2, 3, 9 Junto pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto UU RI 20 tahun 2021. 

Tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. (*)