Temui Anggota DPRD Karanganyar, Massa Demo Hari Tani Sambat Sulit Cari Sumber Air

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Usai gelar aksi protes di depan kantor DPRD Karanganyar, sejumlah perwakilan massa baik dari petani maupun mahasiswa bertemu dengan sejumlah anggota dewan, Selasa (24/9/2024) siang.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional tersebut mengeluhkan sejumlah kondisi yang dialami oleh para petani.

Yosef Heriyanto, Koordinator massa yang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (APERA) Soloraya menjelaskan bahwa saat ini petani di Karanganyar tengah mengalami krisis air.

Lebih lanjut, Yosef menjelaskan krisis air tersebut bukan karena cuaca ekstrem melainkan adanya monopoli. Selain itu juga, keluhan terkait harga komoditas tani yang tidak pasti, hingga kelangkaan pupuk jadi keluhan mereka.

"Hari tani nasional 2024, digunakan kami sebagai momentum untuk menyuarakan permasalahan kaum tani di Karanganyar," kata Yosef, Selasa (24/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, krisis air bagi petani sangat disoroti oleh massa aksi karena membawa imbas yang panjang.

Baca juga: Demo di Depan Kantor DPRD Karanganyar, Petani dan Mahasiswa Bawa 4 Tuntutan

"Sumber daya air bagi pertanian kian hari kian menipis. Krisis ini bukan semata karena krisis iklim, tetapi juga akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan monopoli sumber mata air oleh PUDAM Tirta Lawu," ucap Yosef.

Tak hanya soal masalah produksi, bahkan masalah pemasaran hasil pertanian yang acap kali tak jelas menjadi keresahan massa aksi.

"Hasil jerih payah yang seharusnya bisa menopang kehidupan layak justru dihargai murah oleh para tengkulak dan pasar," ucap dia.

"4 poin yang kami perjuangankan yaitu hentikan monopoli air oleh PUDAM Tirta Lawu, menjamin ketersediaan pupuk yang terjangkau untuk petani, membuat regulasinya, membuat regulasi stabilisasi harga gabah yang mengutungkan petani, dan mendorong BULOG untuk menyerap hasil panen dari petani langsung serta menjamin harga komoditas petani holtikultura dan menyediakan akses pasar seluas-luasnya dan alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi pertanian dan jalan usaha tani yang berkeadilan dan bebas dari politisasi," pungkas dia.

(*)