Saat Wali Kota Solo Surati Nadiem Tak Digubris, Wapres Gibran Kini Minta Abdul Mu'ti Hapus Zonasi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah satu pihak yang tidak setuju sistem zonasi sekolah.

Bahkan ketika masih menjadi Wali Kota Solo, Gibran pernah menyurati Mantan Mendikbud Nadiem Makarim.

Sayangnya, surat Gibran itu tak digubris Nadiem.

Baca juga: Gibran Pernah Surati Nadiem Soal Zonasi saat Jadi Wali Kota Solo, Usul Diganti Sistem Nilai

Diketahui, surat tersebut dikirim pada 15 Juli 2024 lalu.

Sekda Kota Solo, Budi Murtoni, menyampaikan fakta itu saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

“Mas Gibran saat masih Wali Kota berkirim surat tanggal 15 Juli isinya ada 4 permasalahan pendidikan yang ada di Kota Solo,” ungkap Budi.

Gibran saat itu menyoroti zonasi yang banyak kendala.

Kini setelah jadi wapres, Gibran pun masih ngotot agar sistem zonasi sekolah dihapus.

Baca juga: Curhat Orang Tua Murid di Lereng Merapi Klaten Jateng, Tidak Masuk Zonasi PPDB, SMAN Terdekat 12 Km

Gibran Rakabuming Raka secara tegas ingin jalur zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus.

Keinginan ini ia sampaikan di depan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Kamis (21/11/2024).

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,” ujar Wapres Gibran, yang pada acara tersebut juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu'ti dilansir dari Kompas.com.

Sebelumnya, Gibran di depan Kepala Dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu, juga menyinggung masalah sistem zonasi.

Baca juga: PPDB Online SD Jalur Zonasi Ditutup, 2 Sekolah di Kota Solo Jateng Hanya Ada 1 Pendaftar

Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini terkait dua hal yang masih harus ditingkatkan.

Yaitu pertama distribusi guru dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang belum merata.

"Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya, dilansir dari rilis Kemendikbud.

(*)