Wapres Gibran Minta Jalur Zonasi Dihapus, Perhimpunan Pendidikan dan Guru Angkat Bicara

TRIBUNSOLO.COM - Wapres Gibran Rakabumng Raka meminta agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus.

Saat menjadi Wali Kota Solo, Gibran pernah menyurati Mantan Mendikbud Nadiem Makarim, namun surat itu tak digubris oleh Nadiem.

Fakta itu disampaikan oleh Sekda Kota Solo, Budi Murtoni saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Baca juga: Gibran Pernah Surati Nadiem Soal Zonasi saat Jadi Wali Kota Solo, Usul Diganti Sistem Nilai

“Mas Gibran saat masih Wali Kota berkirim surat tanggal 15 Juli isinya ada 4 permasalahan pendidikan yang ada di Kota Solo,” ungkap Budi.

Gibran saat itu menyoroti zonasi yang banyak kendala.

Kini setelah jadi wapres, Gibran masih ingin sistem zonasi sekolah dihapus.

Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menilai permintaan hapus zonasi terlalu tergesa-gesa dan reaksioner.

Karena belum ada kajian mendalam yang melibatkan partisipasi publik.

Satriawan mengakui, selama tujuh tahun pelaksanaan PPDB zonasi cenderung memang banyak mengalami masalah. 

Menurut Satriawan, masalah yang dialami saat pelaksanaan PPDB zonasi selalu sama dan berulang setiap tahunnya.

"Setelah tujuh tahun berjalan, sistem PPDB Zonasi masih berkutat dengan masalah yang sama," kata Satriawan melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Baca juga: Viral Siswa Tak Lolos Jalur Zonasi Padahal Jarak 120 Meter dari Sekolah, Orang Tua Tuntut Keadilan

Masalah tersebut, kata Satriawan, antara lain tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia, pelaksanaan PPDB di daerah tak didasarkan pada analisis demografis siswa.

Masalah yang terjadi selama pelaksanaan PPDB Zonasi Kemudian tak didasarkan analisis geografis akses dari rumah ke sekolah, manipulasi Kartu Keluarga demi sekolah favorit.

"Adanya praktek pungli dan intervensi agar diterima di sekolah tertentu dan belum terciptanya pemerataan kualitas sekolah secara nasional seperti tujuan semula zonasi," ujarnya.

 Kendati banyak masalah sama yang selalu terjadi, Satriawan menilai terlalu tergesa-gesa jika PPDB sistem zonasi dihapuskan seperti saran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.