RS di Sragen Nunggak Pembayaran Darah Berbarengan Isu Dualisme, PMI Sragen Tidak Ambil Pusing

Soal kasus RS di Sragen menunggak pembayaran darah ke PMI itu berbarengan dengan isu dualisme di tubuh PMI.

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sragen sendiri sudah menegaskan tidak terlalu ambil pusing soal adanya dualisme kepemimpinan PMI yang memperebutkan kursi ketua umum.

Hal tersebut terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 pada Minggu (8/12/2024).

Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan mengatakan PMI Kabupaten Sragen sendiri mengikuti acara Munas resmi.

Baca juga: Jawaban Inara Rusli soal Gosip Bakal Nikah Tahun Depan, Siapakah Sosok Pengganti Virgoun?

Dengan hasil menjadikan Jusuf Kalla kembali menjabat sebagai ketua umum untuk periode 2024-2029.

"Kalau kami PMI cuek saja, karena memang kita ikut yang lega," katanya kepada TribunSolo.com, Jumat (13/12/2024).

"Jadi, utusan kami waktu itu kesana ikut yang legal," sambungnya.

Lanjutnya, upaya untuk menjegal Jusuf Kalla kembali menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan AD/ART.

Baca juga: 30 Ucapan Selamat Hari Sejarah Nasional, Diperingati Setiap Tanggal 14 Desember

"Sehingga bagi kami, kami mengikuti yang legal saja," singkatnya.

Menurutnya, soal kepemimpinan PMI di tingkat pusat, tidak terlalu berpengaruh kepada PMI di tingkat daerah.

Yang menjadi penting, adalah PMI Kabupaten Sragen bisa selalu melayani dan membantu masyarakat Sragen.

"Karena prinsipnya sebetulnya polahnya pengurus PMI pusat tidak terlalu berpengaruh ke daerah," ungkapnya.

"Yang terpenting PMI di Kabupaten itu bisa jalan, pelayanan daerah jalan, pelayanan markas jalan, itu sudah jadi tolak ukur kami, itu saja," pungkasnya.

(*)