Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

PDIP Solo Dukung Megawati

FX Rudy Sebut Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kriminalisasi: Dekat dengan Kongres PDIP

Ketua DPC PDIP Kota Solo menyebut penetapan Hasto merupakan kriminalisasi. Ini diterapkan dekat dengan kongres PDIP.

TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo menduga penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan hasil politisasi.

Sebab, terdakwa suap Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku, Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan justru telah bebas dari penjara.

“Justru itu. Persoalannya kan sudah selesai. Yang menerima suap sudah keluar dari hukuman,” ungkap FX Rudy saat ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (10/1/2025).

Kasus ini muncul tahun 2019 silam namun sudah 5 tahun berselang Hasto ditetapkan tersangka.

Selain waktu yang terlampau lama, penetapan tersangka dekat dengan Kongres PDIP yang tak lama lagi akan diadakan.

“Sehingga kenapa diproses saat PDI Perjuangan menjelang kongres partai,” tuturnya.

Menurutnya kasus ini kental dengan nuansa kriminalisasi untuk mengganggu keberlangsungan partainya.

Baca juga: FX Rudy Usulkan Kongres PDIP Diadakan di Solo, Bakal Lobi Megawati Hingga Pengurus Pusat

“Ini justru kriminalisasi dan tentunya ini merupakan muatan politik untuk memberikan suatu hal pada kelompok tertentu,” jelasnya.

Selain kriminalisasi Hasto yang menjabat Sekjen PDIP, ada isu lain yang juga diduga untuk menggoyang kepengurusan yang ada saat ini.

Salah satunya keabsahan kongres yang akan diadakan.

Periode kepemimpinan sebelumnya berlangsung 2019-2024.

Namun, kepengurusan ini diperpanjang karena belum terlaksana kongres hingga tahun 2024 berakhir.

FX Rudy berpendapat bahwa periode kepengurusan murni hak prerogatif Ketua Umum.

Perpanjangan periode kepengurusan menurutnya karena pertimbangan perhelatan pilkada.

“Memperpanjang atau memajukan kongres adalah hak prerogatif Ketua Umum. Karena ada pilkada harus ada perpanjangan pengurus DPP sampai anak ranting,” jelasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved