Efisiensi Anggaran Dinas Karanganyar
Imbas Efisiensi Anggaran, Perbaikan 12 Jalan di Karanganyar Senilai Rp124 M Statusnya Menggantung
Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran belanja APBN dan APBD 2025 ternyata berdampak pada rencana perbaikan jalan di Karanganyar
Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran belanja APBN dan APBD 2025 tak hanya berimbas pada pengurangan dana perjalanan dinas di Kabupaten Karanganyar.
Aturan tersebut juga berdampak pada rencana perbaikan jalan dengan nilai ratusan miliar rupiah.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar Sutopo mengungkap anggaran yang terancam terimbas inpres itu yaitu dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.
"Dampak dari Inpres, paket jalan dari dana DAK APBD Karanganyar 2025 sebesar Rp 124 miliar statusnya menggantung," kata Sutopo, Kamis (13/2/2025).
Sutopo mengatakan ada ada 12 paket jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Karanganyar 2025.
Baca juga: Terkena Efisiensi Anggaran, Program Bupati Karanganyar Terpilih Terancam Tak Berjalan
Ia mengatakan, status 12 paket perbaikan jalan dari DAK masih dicadangkan karena imbas kebijakan Efisiensi Anggaran yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Inpres itu.
"Sampai saat ini statusnya masih dicadangkan sehingga belum bisa digunakan untuk peningkatan jalan," kata dia.
(*)
Ada Inpres Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, BKPSDM Karanganyar : Tunggu Pusat |
![]() |
---|
Daftar 12 Jalan Karanganyar yang Terimbas Efisiensi, Terancam Tak Jadi Diperbaiki dalam Waktu Dekat |
![]() |
---|
Terkena Efisiensi Anggaran, Program Bupati Karanganyar Terpilih Terancam Tak Berjalan |
![]() |
---|
Kena Efisiensi, Anggaran Perjalanan Dinas OPD Karanganyar Disunat hingga Puluhan Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.