Tabuh Genderang Resistensi, Mahasiswa UNS Solo Akan Terus Lawan Jika Revisi UU TNI Tetap Disahkan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Surakarta, Rabu (19/3/2025).

Mereka menyurakan penolakan Revisi Undang-Undang TNI yang akan segera disahkan pada rapat paripurna DPR RI esok hari, Kamis (20/3/2025).

“Apa yang kita suarakan hari ini menolak Revisi Undang-Undang TNI yang rasa-rasanya esok hari di Jakarta ada paripurna untuk mengesahkan hal itu,” ungkap Presiden BEM UNS Muhammad Faiz Zuhdi.

Faiz mengatakan, pihaknya menolak revisi undang-undang ini karena membuka ruang anggota militer aktif untuk mengisi jabatan-jabatan sipil.

Dirinya tak ingin pola-pola yang terjadi pada masa Orde Baru terulang.

“Yang kita fokuskan UU TNI bagaimana melibatkan militer masuk ke ranah sipil. Itu membatasi ruang gerak sipil dan ditakutkan terjadi Orde Baru jilid II. Orde Baru dimana militer memegang kekuasaan penuh banyak sekali tragedi yang tidak pro-rakyat. Sebelum hal itu terjadi kita dengan tegas dan lantang menolak hal tersebut,” jelasnya.

Kendati tinggal selangkah lagi disahkan, dirinya masih memiliki harapan agar revisi ini dibatalkan.

Dirinya juga berharap DPRD Surakarta bisa diajak berdialog dan mendukung aspirasi mahasiswa.

“Di sini kita di teman-teman daerah ingin mengingatkan DPRD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat daerah untuk nanti bisa menyampaikan. Masih ada harapan sebelum disahkan,” tuturnya.

Baca juga: Soroti Dwifungsi, DPRD Surakarta Sepakat Ikut Tolak Revisi UU TNI

Pihaknya ingin menggaungkan penolakan Revisi UU TNI ini dari daerah sebagai bentuk dukungan aksi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat.

“Kita turun mengawal dari daerah. Harapannya dari DPRD Surakarta berdialog dengan kita dan hasilnya bisa disampaikan ke pusat. Besar harapan kami esok hari aksi pada sore hari ini membatalkan Revisi UU TNI,” jelasnya.

Ia pun menegaskan pihaknya akan terus melakukan perlawanan jika pemerintah nekad mengesahkan revisi undang-undang ini.

“Harapannya kalau pemerintah tidak mendengarkan mau nggak mau kata lawan yang harus kita sampaikan. Kita mencoba hari ini mendidik penguasa dengan perlawanan,” ungkapnya.

(*)