RUU TNI Sudah Disahkan Jadi Undang-undang, Mahasiswa Demo Lagi di Kantor DPRD Solo: Kecewa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo kembali menjadi lokasi puluhan elemen masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi, Kamis (20/3/2025) sore.

Seperti pada aksi yang telah digelar puluhan mahasiswa UNS sehari sebelumnya, kini sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai Universitas di kota Solo menggelar aksi serupa.

Puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksi demonstrasi dengan tujuan menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI.

Baca juga: Mahasiswa UNS Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di Depan DPRD Solo, Khawatir Ruang Gerak Sipil Dibatasi

Dari pantauan TribunSolo.com, massa menggelar aksinya tepat di depan gerbang masuk kantor DPRD Solo mulai sekitar pukul 15.30 WIB.

Dengan mengenakan pakaian serba hitam sembari membentangkan spanduk bernada protes, puluhan massa aksi silih berganti berorasi dedapan gedung DPRD Solo.

Sejumlah spanduk protes seperti 'kembalikan supremasi sipil', 'Pulang Kampung, kami tidak butuh Laras panjang', dan berbagai tulisan bernada minor dibentangkan di depan gedung DPRD Solo.

Koordinator aksi, Ridwan Widayat menerangkan bahwa pihaknya membawa serta sejumlah isu tak hanya terkait penolakan RUU TNI.

"Adanya kita di sini adalah karena kita kecewa dengan keputusan DPR RI yang tadi pagi memutuskan terkait dengan RUU TNI. Hal itu membuat kita sebagai masyarakat kecewa," terang Ridwan saat ditemui di sela aksi.

"Karena kemarin kita sudah mengungkapkan tuntutan-tuntutan kita di sini, tetapi tidak ada hasil yang signifikan. Katanya negara kita negara demokrasi tapi nyatanya tidak ada hak-hak rakyat yang diutamakan," lanjut dia.

Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak RUU TNI di DPRD Solo, Ingatkan Sejarah Kelam Orde Baru

Beberapa isu lokal Kota Solo juga disuarakan oleh massa aksi dari sejumlah aliansi mahasiswa di eks karesidenan Surakarta tersebut.

"Kita juga membawa isu lokal seperti penggusuran masyarakat Kentingan Baru, yang kedua terkait peredaran daging non ternak, dan yang ketika terkait penyebaran minuman keras di kota Solo, yang keempat terkait dengan PLTS Putri Cempo yang saat ini juga kita kawal, dan yang terakhir teman-teman yang magang di sekitar Manahan," terang Ridwan.

Disinggung terkait telah adanya pengesahan dari lembaga legislatif pusat, Ridwan juga memastikan bahwa pihaknya akan sering menggelar aksi serupa demi mendesak DPR RI membatalkan pengesahan RUU TNI.

"Kita ingin tetap mengawal gimana pun caranya agar RUU TNI dibatalkan karena sudah tidak bisa memihak rakyat sipil," imbuh dia.

Ridwan dan kawan-kawan menegaskan bahwa pihaknya menyoroti semua butir yang ada di dalam RUI TNI yang kini jadi sorotan publik.