Soroti Dwifungsi, DPRD Surakarta Sepakat Ikut Tolak Revisi UU TNI

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo mengaku sepakat dengan para massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Surakarta, Rabu (19/3/2025) yang menolak Revisi UU TNI.

Ia menyoroti isu dwifungsi yang memperbolehkan anggota TNI aktif menjabat di jabatan sipil.

“Berkaitan dengan pasal-pasal RUU TNI yang saat ini dibahas. Salah satunya memberikan ruang kepada anggota TNI aktif di ruang sipil. Kita sepakat dengan teman-teman mahasiswa yang kita lihat kontroversial,” ungkapnya.

Ia pun berharap ruang dialog dibuka oleh DPR RI.

Menurutnya, melibatkan masyarakat dalam penyusunan undang-undang wajib dilaksanakan.

“Harapannya dibuka ruang dialog DPR RI berkaitan dengan RUU TNI. Mestinya ada tahapan yang melibatkan masyarakat. Kita saat membahas Raperda juga ada forum diskusi yang melibatkan masyarakat menyampaikan masukan. Mestinya di DPR RI mengatur lebih luas mestinya dikaji dan mendapatkan masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Ia pun menegaskan selalu terbuka dengan berbagai macam aspirasi dari kalangan apa pun.

Beberapa kali aksi dilakukan pihaknya juga berusaha menerima aspirasi mereka.

“Seperti beberapa kegiatan kemarin. Teman-teman mahasiswa atau pun elemen lain selalu menyampaikan aspirasinya ke kami di DPRD. Kita selalu menerima itu. Tidak ada kata terpaksa,” tuturnya.

Ia juga terbuka jika perwakilan massa aksi berdialog dengan lebih intens di forum-forum resmi.

Menurutnya dengan cara ini aspirasi bisa lebih efektif disampaikan.

“Bahkan sebenarnya kalau kita bisa membuka ruang dialog yang lebih intens. Tidak ada hanya parlemen jalanan. Tapi kalau menyampaikan aspirasi di ruang tertutup lebih efektif lagi,” terangnya.

Revisi UU TNI menjadi kewenangan sepenuhnya DPR RI.

Pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunannya.