Natalius Pigai Sebut Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Tak Langgar HAM, Usul Diterapkan Nasional

TRIBUNSOLO.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan tanggapannya soal program pendidikan militer untuk pelajar di Jawa Barat yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Diketahui, program pendidikan militer ini sudah dilakukan Dedi Mulyadi sejak Kamis (1/5/2025).

Apabila implementasinya berhasil, Natalius Pigai mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Dedi diterapkan masif di seluruh Indonesia.

Baca juga: Reaksi Bill Gates Lihat Menu MBG Ayam Katsu dan Tempe Orek, Prabowo Langsung Bisiki Sesuatu

 Oleh karena itu, Pigai menyebut bakal mengusulkan metode pendidikan itu kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. 

"Kalau uji pertama ini bagus, kami meminta Menteri Dikdasmen mengeluarkan sebuah peraturan, supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Walau demikian, Pigai berharap pendidikan itu tidak menabrak nilai-nilai HAM.

"Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab," jelas Pigai.

Baca juga: Setelah Ramai Dedi Mulyadi Melarang Wisuda Sekolah, Ternyata di Solo Muncul Keluhan Serupa

Kementerian HAM akan turut mengawasi, jika sistem pendidikan ini bisa diterapkan secara nasional.

"Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan," ujar Pigai. 

Pigai menekankan bahwa program ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.

Pigai kembali menekankan bahwa pihaknya mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. 

Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Barak Militer untuk Orang Dewasa, Sasar Pelaku Mabuk dan Tawuran

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ucap Pigai.

Tidak Langgar HAM 

Selain itu, Pigai menilai program pendidikan militer untuk pelajar di Jawa Barat yang digagas Dedi tidak melanggar HAM.

Menurut Pigai, mendidik anak-anak nakal di barak tentara bukan termasuk corporal punishment.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Pigai. 

 Pigai menjelaskan, corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang bertentangan dengan prinsip HAM, seperti mencubit, memukul hingga menampar. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Barak Militer untuk Orang Dewasa, Sasar Pelaku Mabuk dan Tawuran

"Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab," ujar Pigai.

"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu," jelas Pigai.

Diketahui, program pendidikan militer untuk pelajar di Jawa Barat mulai dilaksanakan pada Kamis (1/5/2025) kemarin. 

Sebanyak 39 siswa di Purwakarta yang sering melanggar akan mengikuti pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.

Sejumlah kurikulum khusus telah disiapkan untuk para siswa mulai pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas.

Materi selama 14 hari disusun oleh TNI, Polri, Pemda, dan berbagai instansi terkait.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul : Pigai Usul Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Diterapkan Nasional jika Berhasil