Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Alasan Wali Murid di Bekasi Laporkan Dedi Mulyadi Soal Barak Militer: Tak Ada Jaminan Anak Jadi Baik

Adhel melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis (8/5/2025) bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY
DILAPORKAN KE KOMNAS HAM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Salah satu wali murid dari Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan. Ia melaporkan kebijakan itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena dinilai berpotensi melanggar hak anak.(KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY) 

TRIBUNSOLO.COM - Salah satu wali murid dari Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan melaporkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa dengan catatan perilaku buruk ke barak militer ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

Adhel melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis (8/5/2025) bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal.

Baca juga: Dedi Mulyadi Disebut Bisa Jadi The Next Jokowi, Pengamat Akui Ada Kemiripan Cara Rebut Hati Rakyat

“Tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak akan menjadi baik,” ujar Adhel, Senin (12/5/2025).

Menurutnya, pendekatan militer terhadap anak-anak bermasalah adalah bentuk keputusasaan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Ia menyebut pendidikan karakter semestinya dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat sipil, bukan aparat bersenjata.

Lebih jauh, Adhel mempertanyakan transparansi metode pelatihan yang dijalankan selama program berlangsung.

“Pelatihannya seperti apa? Siapa yang melatih? Tidak ada keterbukaan. Semua gelap,” ucapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Bisa Gaji Rp10 Juta Per Kepala Keluarga Jika Dia Jadi Gubernur Jakarta

Kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal dari LBH Pendidikan Indonesia, menambahkan, pelibatan institusi militer dalam mendisiplinkan anak justru mengaburkan fungsi militer sebagai penjaga kedaulatan negara, bukan pengasuh anak.

Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani siswa yang dianggap nakal.

"Karena pada prinsipnya pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, tapi ada di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Ia mendesak Gubernur Dedi Mulyadi mencabut program tersebut dan menghentikan pelibatan institusi militer dalam pendidikan sipil.

"Kami mendesak agar Dedi Mulyadi untuk menghapus, tidak melibatkan institusi militer atas dasar, atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.

(*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved