Perjuangan Driver Ojol se-Solo Raya, 15 Tahun Tunggu Payung Hukum Demi Kesejahteraan yang Tak Datang

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Aksi demo dari ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Solo yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Surakarta pada Selasa (20/5/2025) sebenarnya hanya menyasar pada satu keinginan pokok.

Yakni adanya landasan atau payung hukum bagi para driver ojol di seluruh Indonesia untuk bekerja.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium Garda Surakarta, Josafat Satrijawibawa.

"Poin pokoknya kita ingin adanya payung hukum sebagai nanti dasar atau landasan kita bekerja," kata Joe, sapaan akrabnya, dalam podcast bersama TribunSolo, Rabu (21/5/2025).

Menurut Joe, absennya aturan baku yang bisa menjadi acuan bagi driver ojol bekerja sudah terlampau lama.

Sedari 2010 silam, Joe dan kawan-kawannya terus menunggu kebijakan dari pemerintah agar kesejahteraan driver ojol bisa terjamin.

Namun hingga kini, untuk sekedar mendapatkan bayaran yang layak pun driver ojol harus terus menyuarakan protesnya.

Baca juga: Cerita Driver Ojol di Solo Rasakan Manis Pahit Sejak 2016: Dulu Enak, Kini Rp 100 Ribu Sehari Sulit

"Karena selama 15 tahun driver online ada, yaitu 2010 sampai 2025 itu belum ada aturan baku yang bisa menjadikan payung hukum atau legalitas bagi kami bekerja," jelas Joe.

Aksi off bid, konvoi ratusan driver dari Plaza Manahan menuju kantor DPRD Solo yang berlanjut ke Balai Kota Solo disebut Joe hanyalah segelintir upaya yang terus digaungkan pihaknya.

"Poinnya mendesak pemerintah untuk membuat peraturan bagi kami (driver ojol) bekerja," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, massa tersebut menggelar konvoi dengan jarak sekitar 7 kilometer (km) dari kantor DPRD Solo menuju Balai Kota Solo dengan melewati jalan-jalan utama Kota Bengawan seperti jalan Adi Sucipto, jalan Ahmad Yani, jalan Slamet Riyadi dan jalan Jenderal Sudirman.

Sesampainya di Balai Kota Solo, para massa aksi kembali menggelar orasi di depan kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Berbeda seperti saat berada di kantor anggota legislatif, massa aksi ditemui langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD seperti Budi Prasetyo dari fraksi PDIP, Muhammad Bilal dari fraksi PSI dan Ardianto Kuswinarno dari fraksi Gerindra.

Massa aksi juga sempat meminta Wali Kota Solo Respati Ardi ataupun Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani untuk bisa menemui mereka.

Namun ternyata harapan mereka pupus usai perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bukan langsung diwakili oleh Respati maupun Astrid melainkan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Mardiono Joko ditemani Kepala Bidang Angkutan Dishub Yulianto dan Kepala Balai Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah (Bakorwil) II Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Listianto. (*)