Di Balik Penutupan Sementara Ayam Goreng Widuran Solo, Bukan Persoalan Label, Tapi Transparansi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Hebohnya produk Ayam Goreng Widuran Solo yang menggunakan bahan non halal, bukan hanya persoalan ada tidaknya label halal dan non halal. 

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagai prinsip utama dalam bisnis makanan dan minuman.

“Ini bukan hanya soal label, tapi soal transparansi dan tanggung jawab. Konsumen berhak tahu dan dilindungi haknya,” tegasnya, Senin (26/5/2025).

Adapun Respati meminta restoran legendaris tersebut menghentikan operasional sementara untuk dilakukan asesmen ulang secara menyeluruh.

Langkah ini diambil setelah Respati melakukan inspeksi mendadak pada Senin (26/5/2025).

Ia menegaskan bahwa masyarakat, khususnya konsumen muslim, memiliki hak penuh untuk mengetahui dengan pasti status halal atau tidak halal dari makanan yang mereka konsumsi.

“Kalau memang halal, silakan ajukan halal. Kalau tidak, ya ajukan tidak halal. Yang penting jelas,” ujar Respati. 

Asesmen terhadap kehalalan produk akan dilakukan oleh BPOM dan Kementerian Agama (Kemenag), serta diverifikasi oleh OPD terkait di lingkungan Pemkot Solo.

Baca juga: Pemerintah Minta Ayam Goreng Widuran Tegas Soal Status Halal atau Tidak Halal, Persilakan Ajukan

Baca juga: Pasca Ayam Goreng Widuran Solo Diminta Tutup Sementara, Pemilik Disebut Ucapkan Terima Kasih

Restoran yang telah berdiri sejak 1973 itu belakangan menjadi sorotan usai mencantumkan label nonhalal pada produknya, namun baru dilakukan setelah muncul gelombang protes dari konsumen.

Langkah tersebut dinilai terlambat dan memicu kekecewaan, mengingat banyak pelanggan tidak menyadari informasi penting itu sejak awal.

“Lebih baik ditutup dulu untuk asesmen ulang agar tidak ada lagi keraguan. Ini sudah 50 tahun berdiri, saya cukup kecewa karena keterangannya baru disampaikan setelah viral,” kata Respati.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk menyelesaikan polemik, tetapi juga untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha kuliner di Kota Solo. (*)