Soal Ayam Widuran Pakai Bahan Nonhalal, Disdag Solo : Tak Ada Aturan Label, Tapi Jangan Mengecoh

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Warung Ayam Widuran kini menuai sorotan setekag viral lantaran menggunakan bahan masakan non-halal untuk mengolah dagangan mereka.

Sejak berdiri tahun 1973, baru beberapa hari yang lalu pengelola warung makan tersebut baru mencantumkan label non-halal baik di tempat usaha mereka atau di media sosial.

Imbasnya, review negatif pun bermunculan di media sosial milik warung tersebut.

Termasuk pemberian bintang 1 di laman google reviews.

Salah seorang pegawai warung ayam Widuran, Ranto mengungkapkan, bahwa kremesan buatan mereka memang mengandung bahan non halal.

"Udah dikasih pengertiannya non-halal. Ya karena vitalnya dikasih pengertian non-halal kremesannya itu. Beberapa hari lalu," terang Ranto kepada TribunSolo.com, Sabtu (24/52025).

Menanggapi sorotan terhadap salah satu warung makan legendaris di Kota Bengawan itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo Agus Santoso menegaskan bahwa kaitan penempelan label halal maupun non halal memang bukan wewenang dari pihaknya.

Namun, Agus menerangkan bahwa sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi baik terkait kuliner maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah melakukan pertemuan untuk membahas polemik yang terjadi.

"Sebetulnya terkait halal, non halal itu bukan berada di OPD kami. Tapi kemarin beberapa OPD sudah rapat. Dan nanti Selasa malam akan kita cek ke lapangan. Dari pertanian, UMKM, Dispar, dan lainnya. Karena yang berkompeten ya DKK sama balai POM," ungkap Agus, Minggu (25/5/2025).

"Kalau kami urusannya terkait makanan berbahaya, cuma memang harus ada transparansi kepada para pembeli," lanjut.

Baca juga: Wali Kota Solo Respati Kecewa Ayam Goreng Widuran Pakai Bahan Nonhalal: Dulu Langganan Mertua 

Disinggung tentang aturan perlindungan konsumen, Agus mengatakan bahwa OPD tersebut belum ada di Kota Solo dan hanya ada sampai tingkat provinsi.

"Memang terkait halal atau non halal memang yang memfasilitasi itu dari dinas UMKM, Koperasi dan Perindustrian," kata dia.

Sementara itu, Agus juga menyebutkan bahwa memang tidak ada aturan di Perda terkait pencantuman label halal maupun non halal bagi usaha kuliner di Kota Solo.

Namun demikian, pencantuman tersebut memang diakui Agus berada di kewenangan pemilik usaha.

Maka, ia meminta para pemilik usaha untuk bisa mencantumkan label tersebut agar tidak mengecoh masyarakat.

"Kalau halal dan non halal bukan ada di dinas perdagangan. Itu terkait di restoran atau warung makan, sebaiknya dicantumkan labelnya apalagi sekarang kan ada balai jaminan perlindungan produk halal yang baru ada di Jakarta," pungkasnya.

(*)