Dedi Mulyadi Dilaporkan Wali Murid ke Bareskrim Polri, Imbas Kebijakan Barak Militer

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Bareskrim Polri soal barak program militer.

Diketahui, pelapor adalah Adhel Setiawan, orang tua murid yang berasal dari Kabupaten Bekasi.

Adhel Setiawan mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus PR Siswa Mulai Tahun Ajaran Baru, Bakal Ditiru Sekolah Negeri se-Indonesia?

Dirinya mengadukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas kebijakan siswa bermasalah dikirim ke barak militer.

"Kami memasukkan (aduan) ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi," ucap Adhel kepada wartawan.

Dalam pelaporannya, Adhel Setiawan turut membawa sejumlah barang bukti turut dibawa sebagai bahan aduan ke Bareskrim Polri,

Menurutnya, Dedi Mulyadi diduga melanggar Pasal 76 H Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun.

Baca juga: Dedi Mulyadi Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029? Pengamat Politik Bedah Data Survei

"Salah satu pasal yang kami masukkan itu di UU Perlindungan Anak di Pasal 76 H, itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer," sebut Adhel.

Pelapor memandang kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi tersebut tidak memiliki dasar hukum, bukan sekadar surat edaran.

Adhel berharap aduan yang dilayangkan dapat dikaji oleh Bareskrim Polri. 

"Jadi Dedi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum, semau-mau dia aja," lanjut dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kesal karena Acara Diganggu Suporter Persikas: Anak Muda Enggak Punya Otak Kamu!

Pelapor kemungkinan bakal kembali datang ke Bareskrim Polri untuk melengkapi bukti aduannya.

"Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi," pungkasnya.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Dedi Mulyadi mencanangkan pendidikan militer bagi remaja yang dianggap nakal.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra.