PDIP Dukung Wacana Gibran Berkantor di Papua : Mudah-mudahan Lama di Sana, Jangan Sering Pulang

Sebelum bertugas, Deddy juga menyarankan supaya Gibran memahami kompleksitas persoalan Papua dengan berdiskusi bersama para tokoh lokal, sejarawan, dan sosiolog, serta kementerian terkait. 

Ia juga menyoroti tantangan di level pemerintahan daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas. 

Menurutnya, dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi. 

“Harusnya kan pusat gitu lho. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil lah," tutur Deddy.

Tanggapan Legislator PDIP Lainnya

Sementara itu,  legislator dari fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira memiliki pendapat berbeda.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud, Duga Ada Ancaman Terselubung Jokowi kepada Prabowo

Andreas Hugo justru mempertanyakan kepentingan Gibran mengawal pertumbuhan dan pembangunan provinsi di Papua.

Kata dia, saat ini masih banyak persoalan di Jakarta, sehingga seharusnya menurut Andreas, menaruh fokus terlebih dahulu permasalahan yang ada.

  "Ya kan tugas dari wapres itu apa harus ke Papua? Di sini saja masih banyak masalah," kata Andreas Hugo kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Atas kondisi tersebut menurut Andreas, perlu ada perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam penempatan pejabat negara termasuk Wapres Gibran ke Papua.

Terlebih kata Pimpinan Komisi XIII DPR RI itu, saat ini masih banyak fasilitas pemerintah daerah yang belum terbangun di beberapa Provinsi Papua imbas dari pemekaran provinisi.

Baca juga: Wapres Gibran Temui Pengrajin Lurik di Cawas Klaten Bareng Hamenang, Minta Pengusaha Ajak Anak Muda

Dirinya lantas merasa khawatir kalau penempatan Wapres Gibran di Papua justru menimbulkan permasalahan baru di sana.

"Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, kan masalah. Dan itu bisa jadi sensitif untuk orang Papua," kata dia.

 "Lebih baik kita selesaikan dulu, menurut saya. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana," sambung Andreas Hugo.

Penugasan khusus terhadap Gibran sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 

Baca juga: Di Klaten, Wapres Gibran Jawab Soal Berkantor di Papua: Tidak Persoalkan Lokasi