3 Kebijakan Dedi Mulyadi yang Diprotes Warga, Larangan Study Tour hingga Program Barak Militer

Pelaksanaan aturan ini akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan pengurus lingkungan.

“Jika ditemukan pelajar yang melanggar aturan, sanksinya bukan hukuman fisik, tapi pemanggilan oleh guru BK di sekolah masing-masing,” ujar Dedi Mulyadi dalam acara di Universitas Indonesia (UI), Selasa (27/5/2025). 

KDM berujar, tujuan kebijakan ini adalah membentuk generasi Panca Waluya, sehat, kuat, cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. 

“Kami harap masyarakat ikut mendukung dan mengawasi bersama. Ini untuk masa depan generasi kita,” tuturnya.

Namun, kebijakan ini tak luput dari kritik, salah satunya yang disampaikan oleh Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, Dwi Soebawanto.

Menurutnya, pembatasan jam malam tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk aktivitas remaja.

Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menyediakan sarana olahraga, ruang kesenian, dan pusat budaya hingga tingkat kelurahan atau desa. 

Selain itu, Dwi juga mengkritik kurangnya nilai edukatif dari kebijakan tersebut.

"Iya sangat keberatan. Jadi nilai edukasinya di mana? Itu kan anak sudah sekolah dari pagi sampai sore, terus malam nggak boleh main, keliru dong," katanya pada Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut, Dwi menekankan bahwa tidak semua pelajar yang keluar malam melakukan hal negatif. 

"Ada anak yang di malam hari justru mendapat inspirasi. Misalnya bawa laptop, ngobrol sama temannya menemukan gagasan, mendapat ide baru. Kan orang macam-macam cara mencari inspirasinya," ujarnya.

Baca juga: Pramono Anung Sentil Dedi Mulyadi, Sebut Sekarang Bandung Kota Paling Macet, Bukan Jakarta

3. Program Barak Militer untuk Siswa Nakal

Dedi Mulyadi mempunyai kebijakan untuk mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat--ikut tawuran, geng motor, hingga narkoba-ke barak militer.

Kebijakan ini sudah diterapkan oleh KDM sejak akhir April 2025 lalu.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah meminta Dedi Mulyadi untuk meninjau kembali program tersebut.