Jaminan DPR Soal Proyek IKN: Anggaran Selalu Ada Setiap Tahun, Sifatnya Fluktuatif
Proyek IKN di Kalimantan Timur dipastikan terus berlanjut. DPR mengatakan menyediakan anggaran proyek itu setiap tahun.
Penulis: Tribun Network | Editor: Ryantono Puji Santoso
TRIBUNSOLO.COM - DPR RI menjamin bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut.
Bahkan, anggaran untuk proyek ini disediakan setiap tahunnya.
Soal jumlah, disebutkan sifatnya fluktuatif.
Ini dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Dia menyebut proyek IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut.
"Yang terpenting terhadap pembangunan otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," kata Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Terkait anggaran ini, Said mengatakan, kemungkinan akan mendapat tambahan.
Ini melihat dari kekuatan fiskal Indonesia di tahun 2026.
Hanya saja, Said tidak membeberkan secara detail berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia itu.
"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah otorita IKN akan ada peningkatan," kata dia.
Dengan hal tersebut, Said lantas menegaskan kalau pembangunan IKN tidak akan mangkrak.
Terlebih, Undang-Undang telah mengatur soal proyek pembangunan IKN menjadi Ibu Kota.
"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat Undang Undang," tandas dia.
Tentang Banggar dan Anggaran
Banggar yaitu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan memiliki peran sentral dalam pembahasan, pengawasan, dan penetapan anggaran negara, khususnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
| Aria Bima Janji Fasilitasi Pertemuan dengan DPR RI, eks Buruh Sritex Sukoharjo : Belum Ada Realisasi |
|
|---|
| Belanja Pegawai APBD Solo Tembus 36 Persen, Aria Bima Tegaskan Tak Pangkas Guru dan Nakes |
|
|---|
| Aria Bima Nilai Ekonomi RI Melemah, Waspadai Rupiah Tembus Rp17.500 |
|
|---|
| Di Sukoharjo, Komisi VIII DPR RI Bahas Lelang Katering Haji: 3 Perusahaan Asing dan 1 Dalam Negeri |
|
|---|
| Di Sukoharjo, Komisi VIII DPR RI Dorong Kementerian Haji Hadirkan Biaya Ibadah Haji Lebih Ringan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/IKN-Kaltim.jpg)